Jakarta, Obsessionnews.com – Lembaga penelitian Network For South East Asian Studies (NSEAS) dalam evaluasinya terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok mengungkapkan, pada dasarnya semua urusan pemerintahan tergolong gagal meraih target capaian tiap tahun.
“Sangat sulit secara metodologis bagi NSEAS memperoleh data, fakta dan angka yang bisa dan relevan digunakan utk membuktikan Ahok berprestasi atau berhasil menangani urusan pemerintahan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan opini publik yang dibangun media massa pendukung buta Ahok. Selalu dicitrakan Ahok berprestasi dan berhasil sbg Gubernur DKI selama ini. Untuk mendukung pencitraan palsu ini, salah satu cara mengesankan Ahok sebagai manusia kerja…kerja…kerja nyata!” kata pengamat politik dan sekaligus Ketua Dewan Pendiri NSEAS Muchtar Effendi Harahap melalui keterangan tertulis kepada Obsessionnews.com, Rabu (8/3/2017).
NSEAS mengevaluasi antara lain bidang kebudayaan, keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera (KS), serta ketenagakerjaan dan transmigrasi.
“Realisasi anggaran APBD bidang kebudayaan mengalami kegagalan dalam penyerapan meraih 100 % target capaian tiap tahun,” kata Muchtar.
Pada tahun 2013 APBD mengalokasikan dana untuk bidang kebudayaan sebesar Rp 653,87 miliar. Dari alokasi dana ini yang terserap Rp 611,84 miliar atau 93,57%.
Menurut Muchtar, angka 93,57 % relatif tinggi, tetapi tergolong buruk karena di bawah target capaian 100%.
“Selisih antara realisasi penyerapan dan target capaian tidak jauh berbeda, hanya sekitar 7 %,” tandas alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, ini.
Ia menambahkan, tahun 2014 dan 2015 penyerapan anggaran alokasi APBD bidang kebudayaan juga tidak mencapai 100 % dan tergolong buruk. Bidang kebudayaan masih menghadapi permasalahan antara lain belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan lingkungan dan benda cagar budaya.
Sementara itu alokasi APBD 2013 untuk bidang KB dan KS sebesar Rp 58,42 miliar. Dari alokasi dana tersebut yang terserap Rp 55,24 miliar atau 94,55 %.
“Data ini menunjukkan Pemprov DKI tidak berhasil menyerap 100%. Kinerja Pemprov DKI tergolong buruk,” tegasnya.
Tahun 2014 APBD mengalokasikan dana untuk bidang KB dan KS sebesar Rp. 96,23 miliar. Tetapi, Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp 55,76 miliar 79,24 %.
“Kinerja urusan KB dan KS tahun 2014 kian buruk karena terjadi penurunan,” ujar Muchtar.
Tahun 2015 alokasi APBD untuk bidang KB dan KS Rp 23, 41 miliar. Sementara. Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp 17, 04 miliar atau 72,78 %.
“Data ini menunjukkan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok tidak mampu menyerap anggaran sesuai dengan target yang dialokasikan di dalam APBD. Intinya, kondisi kinerja tahun 2015 semakin tidak mampu untuk menyerap anggaran sesuai dengan target. Rata-rata kondisi kinerja bidang KB dan KS ini buruk,” katanya.
Muchtar juga mengkritisi bidang kebudayaan. APBD 2013 mengalokasikan dana untuk bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar Rp 266,47 miliar, dan yang terserap Rp 249,88 miliar.
“Data ini bisa dikatakan Pemprov DKI telah gagal memenuhi target 100%,” cetusnya.
APBD 2014 mengalokasikan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar Rp 258,62 miliar, dan yang terserap Rp 190,42 miliar atau 73%. “
“Kondisi kinerja Pemprov DKI semakin memburuk,” ujarnya.
Tahun 2015 APBD mengalokasikan anggaran untuk bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar Rp 370,49 miliar, dan yang terserap Rp 282,84 miliar atau 76,34%.
Muchtar menuturkan, data, fakta dan angka tersebut bisa jadi salah satu argumentasi untuk memiliki gubernur baru DKI. Sebab Ahok sudah terbukti nyata tidak mampu dan gagal menyerap alokasi APBD untuk bidang kebudayaan, KB dan KS, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi yang sangat menyentuh kepentingan masyarakat menengah bawah.
“Lemahnya keberpihakan pada masyarakat menengah bawah terlihat dari prestasi penyerapan anggaran mencakup bidang-bidang tersebut,” pungkasnya. (arh)
