Kamis, 30 Juni 22

NSEAS Nilai DKI Jakarta Gagal Serap APBD

NSEAS Nilai DKI Jakarta Gagal Serap APBD
* Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.

Jakarta, Obsessionnews.com – Network for South East Asian Studies (NSEAS) menilai secara keseluruhan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta 2013-2017 gagal tiap tahun memenuhi target penyerapan alokasi APBD.

“Kelompok masyarakat menengah bawah paling terkena dampak negatif dari kondisi ini. Bagi kelompok/kelas atas tentu tidak terkena dampak negatif berarti,” kata Ketua Dewan Pendiri NSEAS Muchtar Effendi Harahap melalui keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Jumat (11/2/2017).

Menurut Muchtar, kegagalan Pemprov DKI ini baik era Gubernur Jokowi (2013) maupun Ahok (2014-2016) juga melanda urusan kebudayaan, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS), serta ketenagakerjaan.

Urusan Kebudayaan

Sebagaimana realisasi anggaran APBD urusan pemerintahan lainnya, urusan kebudayaan juga mengalami kegagalan dalam penyerapan meraih 100% target capaian tiap tahun.

Muchtar memberi contoh pada tahun 2013 rencana alokasi APBD sebesar Rp 653.878.053.180,00 untuk urusan kebudayaan. Dari alokasi dana ini, Pemprov DKI menyerap total sebesar Rp 611.846.089.057,00 atau 93,57%.

“Meskipun demikian, selisih antara realisasi penyerapan dan target capaian tidak jauh berbeda, hanya sekitar 7%,” kata alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1982, ini.

Untuk tahun 2024 dan 2015, penyerapan anggaran alokasi APBD juga tidak mencapai 100% dan buruk.

Muchtar mengungkapkan, urusan kebudayaan di DKI juga menghadapi masalah, antara lain belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan lingkungan dan benda cagar budaya.

Urusan KB dan KS

Rencana alokasi APBD KB dan KS tahun 2013 sebesar Rp 58.429.801.720,00. Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp 55.247.826.948 atau 94,55%. Data ini menunjukkan tidak berhasil serap 100%.

Untuk tahun 2014, rencana alokasi APBD sebesar Rp 96.233.422.722,00. Tetapi, Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp 5576.257.461.830, atau 79,24%.

“Kinerja urusan KB dan KS tahun 2014 kian buruk karena terjadi penurunan,” tandas Muchtar.

Ia menambahkan kondisi kinerja tahun 2015 juga kian buruk. Karena terus terjadi penurunan alokasi tahun APBD 2015 urusan KB dan KS Rp 23.418.773.511,00. Sementara Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp 17.043.911.633,00 atau 72,78%.

Data ini, kata Muchtar, menunjukkan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok tidak mampu menyerap anggaran sesuai dengan target dialokasikan di dalam APBD.

“Intinya, kondisi kinerja tahun 2015 semakin tidak mampu untuk menyerap anggaran sesuai dengan target,” tegasnya.

Urusan Ketenagakerjaan

Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar Rp 266.476.614.416,00, sedangkan total penyerapan Rp. 249.889.133.586,00 atau 93%. Data ini bisa dikatakan telah gagal memenuhi 100 % target capaian.

Rencana Alokasi APBD tahun 2014 urusan Rp 258.629.561.493,00, sedangkan total penyerapan Rp 190.427.633.102,00- atau 73%.

‘Kondisi kinerja Pemprov DKI kian memburuk,” tutur Muchtar.

Rencana alokasi APBD tahun 2015 Rp 370.492.462.364,00, sedangkan total penyerapan Rp 282.845.990.445,00 atau 76,34%.

Jika dibandingkan dengan anggaran 2013, prestasi penyerapan tahun 2014 (73%) jauh lebih rendah ketimbang tahun 2013 (94,55%). Namun jika dibandingkan dengan tahun 2015 (76,34%), tahun 2014 lebih lebih rendah.

“Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 tetap tidak mampu dan gagal memenuhi 100% alokasi anggaran APBD setiap tahun,” tuturnya.

Muchtar mengungkapkan, data, fakta dan angka tersebut bisa jadi salah satu argumentasi atau rasionalisasi untuk memiliki gubernur baru. Sebab gubernur lama sudah terbukti nyata tidak mampu dan gagal menyerap alokasi APBD. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.