Rabu, 5 Agustus 20

Nilai Tawar ARB, di Balik Pertemuan SBY-Jokowi

Nilai Tawar ARB, di Balik Pertemuan SBY-Jokowi

Nilai Tawar ARB, di Balik Pertemuan SBY-Jokowi

Renacana Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara , Senin (8/12) siang, akhirnya terlaksana. Kepada wartawan yang menemuinya di Istana, SBY mengatakan bahwa dia telah membicarakan banyak hal dengan Jokowi tentang negara dan bangsa. Jokowi dikatakan SBY punya pandangan yang sama soal Perppu Pilkada untuk diupayakan menjadi Undang Undang (UU). Pertanyaannya adalah apakah arti pertemuan tersebut bagi perkembangan perpolitikan nasional?

Banyak sekali arti dari pertemuan kedua negarawan tersebut dan yang mungkin agak menarik adalah soal kelanjutan Koalisi Merah Putih (KMP), serta kemungkinan tidak diakuinya kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB). Mengapa? Pertama, adalah soal ungkapan SBY dalam akun twitter pribadinya yang menyayangkan sikap partai tertentu yang dinilainya telah menghianati kesepakatan karena menolak Perppu Pilkada.

Kedua, soal keinginan SBY agar partai yang dipimpinnya merapat ke PDI-P. Dan hampir pasti, dua hal itu telah dibicarakan bersama Jokowi dalam pertemuan tersebut. Lantas bagaimana dampaknya? Dampaknya pasti ada, dan kemungkinan besar di antaranya adalah Partai Demokrat (PD) akan semakin menjaga jarak dengan KMP. Dan bilamana ini terjadi, berarti kekuatan KMP kropos karena ditinggal PD. Dan bilamana dilakukan voting, misalnya dalam menyikapi Perppu Pilkada hampir pasti KMP kalah lawan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang digawangi PDI-P Cs.

Memang pihak PD selama ini mengatakan, bahwa mereka bukanlah bagian dari koalisi KMP, tetapi public dan koalisi yang dipimpin ARB selalu  mengelompokan partai pimpinan SBY itu ke dalamnya.  Selain itu nilai tawar ARB pun jadi semakin terpuruk di mata pemerintah. Padahal nilai tawar ini sangat dibutuhkan ARB saat ini agar kepengurusan Partai Golkar hasil Munas di Bali 30 Nopember-4 Desember 2015 diakui dan disahkan pemerintah. Karena itu ARB secepatnya melaporkan hasil Munas Bali ke Menkum dan HAM.

Tentu ARB tidak menyangka jika secara hampir bersamaan SBY merapat ke Istana. Ini sama artinya, SBY telah mengunci gerak laju Ketum terpilih Partai Golkar versi Munas Bali. Dan langkah SBY ini sama artinya pula dengan memberi angin segar bagi kubu Munas Ancol, Jakarta. Dan yang patut dicatat bahwa langkah SBY tersebut dapat berimplikasi kepada rendahnya nilai tawar Golkar terhadap pemerintah. Sebab dengan merapatnya SBY dan hampir pasti akan diikuti partainya, maka Golkar dan sekutunya yang selama ini mencoba mendikte pemerintah, tidak lagi bisa melakukannya.

Dan seperti kekhawatiran bahwa Golkar dan ARB akan melakukan akrobat politik untuk menggolkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali tak perlu dikhawatirkan lagi. Karena dengan merapatnya SBY dan mungkin PD ke pemerintah, maka pemerintah sudah boleh dinyatakan bebas dari sandera politik yang digalang ARB dan Golkarnhya.

Dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa bersikap dan menyikapi dualisme kepengurusan partai-partai yang tengah berkonflik. Sebab selain Golkar, pemerintah juga harus segera menyikapi kepengurusan PPP, karena partai ini pun sekarang ada dua pengurus yang masing-masing menganggap merekalah yang paling sah dan benar. Itulah berbagai kemungkinan yang terjadi menyusul pertemuan SBY- Jokowi. (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts