Jakarta, Obsessionnews.com –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak dipimpin Susi Pudjiastuti mengalami peningkatan yang signifikan, seperti kini Indonesia memiliki stok ikan yang melimpah ruah. Ini menunjukkan kinerja KKP dalam beberapa tahun telah berbuah manis.
Beberapa kebijakan tersebut telah menghasilkan pertumbuhan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang mencapai 7,08% pada triwulan pertama tahun 2017. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya 7,03%.
Kebijakan pemerintah di antaranya untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yang melintas di perairan Indonesia merupakan solusi yang tepat agar ikan tidak dijarah oleh negara lain. Meski kebijakan itu banyak ditentang oleh berbagai pihak. Namun KKP pantang mundur. Hasilnya kini memuaskan.
Dalam memberantas pencurian ikan, KKP dibantu berbagai aparat penegak hukum dan telah berhasil menegakkan keamanan perairan Indonesia, mengusir dan menangkap kapal asing pencuri ikan, dan menenggelamkan 317 kapal.
Selain itu, KKP juga melakukan pengawasan dalam pencegahan tindak penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan, seperti penggunaan bom maupun portas (destructive fishing).
Nelayan Rasakan Kebijakan KKP
Tak hanya itu, Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan, manfaat dari gencarnya melakukan tindakan dengan tegas pemberantasan pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia ini juga dirasakan oleh nelayan.
Susi mencatat, hingga saat ini nilai tukar nelayan (NTN) terus meningkat. Bahkan, neraca perdagangan pada sektor perikanan untuk pertama kalinya berhasil menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.
“NTN naik 5-7%, NTUP naik sampai 120 berarti kenaikannya 20%.Neraca perdagangan kita untuk pertama kalinya menjadi nomor satu di Asia Tenggara khusus untuk perikanan,” ujar Susi pada 10 Juli 2017 lalu.
Nelayan Terselamatkan
KKP juga berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas, yakni dengan menyelamatkan 1.020 orang ABK asing korban perdagangan manusia, memulangkan 1.983 nelayan asing dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia.
Terkait peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP telah memberikan sejumlah bantuan, seperti pemberian alat tangkap, program asuransi nelayan dan pendampingan. Sebanyak 664.746 orang nelayan telah mendaftar asuransi nelayan.
Selain itu, KKP juga telah memberikan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan.
Pada sektor perikanan budidaya, KKP sudah menggulirkan 392 paket pakan mandiri yang telah berhasil menekan laju biaya produksi para pembudidaya ikan, diantaranya adalah 297,34 juta bantuan benih ikan dan 2.915 unit bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti bioflok, keramba jaring apung dan minapadi.
Bantuan dan Pelatihan
Dalam mendorong pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemerintah sudah membangun 67 unit cold storage, 15 unit integrated cold storage dan 243 unit ice flake machine. Sedangkan bantuan untuk petambak garam, KKP telah memberika 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, bantuan usaha garam rakyat (perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, kendaraan roda 3) di 21 kabupaten.
KKP juga memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.Sebanyak 157.341 kelompok diasuh, 51.572 orang dilatih dan 41.967 insan kelautan telah berstandar kompetensi.
Dalam rentang waktu tiga tahun, KKP juga mengesahkan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk permodalan usaha kelautan dan perikanan.
Pulau Terluar Tergapai
Hal lain yang menjadi fokus KKP adalah membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar demi mendekatkan dengan gateway ekspor. Antara lain di Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Rote Ndao, Mimika, Sumba Timur, dan Sabang.
“Pasalnya yang terbaik adalah ikan segar. Tapi karena jarak masih menjadi masalah, makanya kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa memotong jarak tersebut,” ujarnya.
Pencapaian kinerja KKP selama tiga tahun ini merupakan dukungan dan sinergi dari kementerian maupun lembaga terkait. Seperti dalam hal pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), KKP bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Perum Perindo, PT PLN, dan K/L lainnya. Dukungan juga diberikan oleh Kementerian BUMN melalui perbankan BUMN dalam hal pemodalan kredit usaha nelayan.
Target dan KKP 2018
KKP menargetkan produksi ikan di tahun 2018 di angka 9,45 juta ton atau setara dengan Rp209,8 triliun. Hal terebut dengan cara mendorong keterlibatan BUMN di sektor perikanan. Misalnya dengan menggandeng PT Perinus dan Perum Perindo dalam penyediaan kapal pengangkut ikan. Selain itu memperbaiki sistem pencatatan di seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Tahun 2018 ini juga KKP menargetkan dapat memberikan sebanyak 500 ribu premi asuransi kepada nelayan di berbagai daerah. Ini untuk membantu pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
“Kami bantu pembayaran premi asuransi nelayan ini selama setahun.Setelah itu, nelayan dapat secara mandiri meneruskan polisnya dengan premi yang sangat terjangkau,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja pada Januari 2018 lalu.
Jumlah premi polis asuransi itu adalah sekitar Rp 175 ribu per tahun. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga antara lain hingga Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap, dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan.
Jaminan santunan kecelakaan akibat yang disebabkan selain karena aktivitas penangkapan ikan adalah hingga Rp160 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap, dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan. (Popi)
Baca juga:
KKP Dorong Interaksi dan Konektivitas Bisnis Kelautan & Perikanan
Menteri Susi Kecewa Impor Garam Tidak Sesuai dengan Rekomendasi KKP
Transparansi, KKP Sosialisasikan Program Kerja Tahun 2018
KKP Dorong Indonesia Rajai Pasar Ikan Hias Dunia
KKP Tangkap Kapal Asing di Laut Timor
Sertifikat Elektronik, Sarana Pengamanan Pertukaran Data dan Informasi KKP
