Selasa, 11 Agustus 20

Nekad, Jika KPK Buka Cabang di Sumatera

Nekad, Jika KPK Buka Cabang di Sumatera

Nekad, Jika KPK Buka Cabang di Sumatera

Seperti diketahui banyak sekali pihak yang mempertanyakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun atau membentuk cabang di daerah. Karena dianggap hanya penghambur-haburan uang dan dianggap tidak efektif. Meskjpun begitu Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto mengatakan kepada pers di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (23/12) tetap akan membuka kantor cabang KPK di daerah, tepatnya di Sumatera pada tahun 2015. Alasan Bambang hal itu sudah menjadi program pimpinan.

Tentu saja sikap KPK dipandang nekad, dan dianggap tidak mau mendengar keberatan masyarakat. Bagaimana dengan sikap KPK sendiri terhadap tudingan miring itu? Mungkin saja KPK akan menuding balik kepada pihak yang keberatan itu dengan mengatakan jangan-jangan mereka melindungi para koruptor di daerah. Semua ini memang baru dugaan atau asumsi  yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Kendati begitu pertanyaan tetap perlu kita layangkan kepada KPK, seperti mengapa perlu cabang di daerah, dan juga mengapa Sumatera yang jadi prioritas?

Diakui ada nama-nama beken di dunia korupsi, seperti Labora Sitorus, Gayus Tambunan, dan beberapa lainnya yang berasal dari Sumatera. Namun kita yakin, bahwa bukan karena alasan tersebut KPK prioritaskan Sumatera. Mungkin mereka punya pertimbangan bahwa daerah itu perlu prioritas, karena  diduga jumlah kasus korupsi yang terjadi di kawasan itu cukup banyak. Bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan daerah lain. Sementara tenaga yang dimiliki KPK saat ini dinilai masih kurang.

Meskipun alasan KPK mungkin semacam itu, tetapi tetap wajib kita kritisi, misalnya sudah tersediakah dana untuk membangun kantor beserta perlengkapannya, sudahkah tersedia anggaran untuk biaya dan gaji rutin pegawainya, sudahkah tersedia tenaga ahli yang akan menanganinya. Dan pertanyaan yang paling mendasar, adalah apakah status KPK akan berubah tidak sekedar lembaga ad hoc, tetapi keberadaannya akan dipermanenkan?

Jika KPK jadi membuka kantor cabang di daerah, tentu masyarakat daerah akan bertanya-tanya soal polisi dan jaksa kerjanya apa. Sebab dipastikan akan tumpang tindih kewenangan, dan akhirnya bisa saja terjadi saling rebut kewenangan. Dan kalau ini terjadi, keberadaan KPK di daerah diperkirakan tidak membuat daerah lebih bersih dari korupsi, malahan sebaliknya akan menambah keruwetan kewenangan dalam penegakan hukum.

Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan inilah yang boleh jadi akan dimanfaatkan para koruptor untuk berlindung atas kejahatan yang dilakukannya, atau malah memudahkan mereka menghilangkan jejak. Pertanyannya adalah apakah KPK dan pemerintah sudah memperhitungkan dan mengkaji secara seksama masalah ini? Di sisi lain Presiden Jokowi justeru tengah gencar-gencarnya membubarkan lembaga-lembaga non structural, karena dianggap membebani keuangan Negara.

Mestinya, daripada KPK sibuk memikirkan dan menyiapkan kantor cabang di daerah, tentu akan lebih baik kalau mereka melanjutkan dan menuntaskan semua kasus yang mereka tangani selama ini. Sebab mungkin masih ada ratusan, bahkan ribuan laporan kepada KPK yang belum tersentuh sama sekali.

Akan halnya kasus-kasus yang sudah mereka tangani saja masih mbulet, tidak jelas ujungnya. Misalkan kasus dana haji sampai dimana, dan tersangkanya akan diapakan kita pun belum tahu. Karena sampai sejauh ini mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali yang telah ditetapkan menjadi tersangka masih bebas di luaran.

Pertanyaannya jadi mengapa KPK mesti nekad membuka kantor cabang di daerah? Pertanyaan lain lagi yang perlu kita lontarkan adalah apakah kejaksaan dan kepolisian perlu dibubarkan, karena tidak mampu menangani korupsi di daerah? (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts