Senin, 21 September 20

Negeri Ini Dirongrong Penegak Hukum?!

Negeri Ini Dirongrong Penegak Hukum?!
* Adian Napitupulu

Jakarta, Obsessionnews – Sejumlah aktivis pegiat anti korupsi dan bantuan hukum menggelar diskusi “Seruan Hukum Darurat” pada Sabtu (2/5/2015) siang, di kantor YLBHI Jalan Diponegoro 74 Jakarta Pusat. Yakni, Haris Azhar (KontraS), Ray Rangkuti (GDRI), Adnan Topan Husodo (ICW), Fabionesta (LBH Jakarta), Andi Baroar Nasution (LBH KPRI/Komite Pemerintahan Rakyat Independen), Henrijal Batubara (LABKI/Lembaga Berantas Kejahatan Indonesia), dan lainnya.

Mereka berpendapat, negeri ini dirongrong penegak hukum yang memanipulasi hukum untuk kepentingan politik, bisnis dan kelompoknya. “Teguran dan desakan Presiden pun diacuhkan. Situasi ini mengambarkan Presidennya yang lemah bertemu dengan pejabat Polri yang membangkang,” paparnya.

mereka menegaskan, yang kita lawan dan tuntut bukan sekedar ‘Novel Baswedan dibebaskan’. Akan tetapi menuntut ketegasan Presiden melakukan pembersihan di Polri. “Kita yang peduli, kita tergugah dengan ancaman Polri serta penegakan hukum. Mari berkumpul untuk menyatakan ‘Pembersihan Polri’!” serunya.

Sementara itu, Aktivis yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu juga menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi agar penyidik KPK Novel Baswedan tidak ditahan pihak Bareskrim Polri, ditujukan untuk melindungi siapa? Pasalnya, Novel Baswedan ditangkap dengan tuduhan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukannya saat bertugas sebagai Polisi di Bengkulu 10 tahun lalu.

“Nah dari cerita itu saya berfikir: Jika Polisi berlaku sama dan adil lalu menangkapi semua Polisi yang pernah melakukan kekerasan selama 10 tahun mulai dari Polantas, Brimob hingga para Petinggi Polisi di seluruh kasus mulai dari kasus lalu lintas, sengketa tanah, perburuhan, penanganan demonstrasi, penembakan Mahasiswa, pemeriksaan di semua tingkat penyidikan dll di seluruh wilayah hukum Indonesia, kira-kira berapa polisi yang tersisa?” tandas Adian dalam pesan BBM-nya yang dikirimkan ke Obsessionnews, Sabtu pagi (2/5).

“Jika semua kasus kekerasan Polisi dibuka kembali, apakah dampaknya bagi pandangan Masyarakat terhadap Kepolisian sebagai Institusi negara?” tanyanya pula.

Jadi, simpul Adian, pernyataan Presiden agar Novel Baswedan tidak ditahan sesungguhnya untuk melindungi satu orang bernama Novel Baswedan atau justeru untuk melindungi citra Kepolisian sebagai institusi hukum negara dengan 400.000 aparaturnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.