Jakarta, Obsessionnews – Direktur Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhamad mengungkapkan, bukan hanya rakyat yang kehilangan kedaulatan atas sumber agrarial, namun, negara juga turut terancam.
“Kenapa? Karena sumber daya alam kita, sebagian besar dikuasai oleh segelintir orang, sehingga terjadi namanya monopoli penguasaan sumber daya alam oleh kekuatan ekonomi yang jumlahnya puluhan orang, dimana meraka menguasai kekuatan politk juga,” ujar Chalid dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan, yang bertemakan ‘Memperkokoh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi kita’ di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/6/2016).
Saat ini kebijakan yang dikeluarkan jauh dari keadilan rakyat. Konflik makin besar, dan bahkan ancaman tingkat lokal terhadap negara.
“Jadi, harus ada terobosan yang fundamental,” kata Chalid.
Dengan adanya reformasi agraria, ada penataan kembali reformasi antara manusia dengan alamnya yang lebih adil, lestari dan berkelanjutan.
Selain itu, presiden RI diharapkan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) agar pengusaan tentang agrarian tidak tertumpuk penguasaannya pada segelintir orang.
“Seharusnya direstribusikan, dengan kekuatan yang kuat, dengan dikeluarkannya peraturan uu lewat presiden yang namanya perpu,” jelasnya.
“Tanpa itu, kita takkan mungkin kedulatan rakyat itu bisa terlaksana. Dimana saat ini simiskin makin timpang. Ini makin berbahaya,” ungkpanya.
“Saya kuatir, seperti Papua, mereka ingin pisahkan diri dengan Indonesia, salah satunya adalah keaadilan agraria (tak terpenuhi), Jika diperlukan, bagi petani yang tak punya tanah, harus direstribusikan kepada mereka,ujarnya.
Sementara, Ketua Umum Aliasi Kebangsaan Ponco Sutowo menuturkan, agar reformasi agraria terwujud diperlukannya andil dari para cendikiawan, wartawan untuk melakukan gerakan perubahan. (Popi Rahim)
