Kamis, 1 Oktober 20

Negara Nasional dan Cita-Cita Islam

Negara Nasional dan Cita-Cita Islam
* Soekarno.

Oleh: M. Fuad Nasar,  Konsultan The Fatwa Center Jakarta

 

Presiden Soekarno pada tanggal 7 Mei 1953 atas permintaan Ketua Umum PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ketika itu A. Dahlan Ranuwihardjo menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Indonesia (UI) berjudul “Negara Nasional dan Cita-cita Islam”. Bung Karno menguraikan kedudukan Pancasila dan Islam dengan mensitir pernyataan Mohammad Natsir, “Tentang kedudukan Pancasila dan Islam, aku tidak bisa mengatakan lebih daripada itu dan mensitir Saudara Pemimpin Besar Masyumi, Mohammad Natsir. Di Pakistan, di Karachi, tatkala beliau mengadakan ceramah di hadapan Pakistan Institute for International Relation beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain.”

Di bagian lain pidatonya Bung Karno menegaskan, “….sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak sekejap mata pun aku mempunyai lubuk pikiran di belakang kepalaku ini melarang kepada pihak Islam untuk menganjurkan mempropagandakan cita-cita Islam.” Ia pun mengajak pihak nasionalis supaya jangan salah paham atau mempunyai pengertian yang salah terhadap Islam atau cita-cita Islam mengenai kemasyarakatan dan kenegaraan. Menurutnya, kita mempunyai Undang-Undang Dasar yang dengan tegas berdiri di atas dasar Pancasila, yang salah satu daripadanya ialah dasar demokrasi, musyawarah, bukan mana suara yang terbanyak adalah benar.

Penentuan ideologi negara merupakan masalah konstitusional paling mendasar yang telah diputuskan oleh pendiri negara. Mengutip pernyataan pemikir-militer dan mantan anggota Komnas HAM Brigjen TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam kehidupan bernegara, untuk satu negara hanya boleh ada satu ideologi, tidak lebih. Satu-satunya ideologi yang bisa mempersatukan bangsa kita yang majemuk ini adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana diketahui Pancasila sebagai pokok-pokok ideologi negara tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para perancang UUD terlebih dahulu merumuskan fondasi negara dan visi kebangsaan sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Rumah kebangsaan Indonesia ditopang oleh banyak kaki, dan menjadi Indonesia tidak usah kehilangan kaitan dengan akar primordial. Suku, etnik, agama, adat istiadat, daerah-daerah yang mempunyai susunan asli, dan bahasa daerah adalah akar primordial yang memperkuat fondasi keindonesiaan. Jargon “NKRI Harga Mati” akan kehilangan makna bila kita tidak memahami proses menjadi Indonesia dan tidak mengerti substansi Indonesia itu sendiri.

Dalam kaitan ini hubungan negara dan agama sudah final sejak 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary menulis seperti dikutip Prof. Dr. Mahfud MD dalam artikel Bernegara, Beragama, dan Berpolitik (2017) bahwa “Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, melainkan negara kebangsaan yang berketuhanan (religious nation state).”

Salah satu catatan penting berkaitan dengan wacana bentuk negara yang diusulkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ialah semua anggota BPUPKI sepakat untuk mendirikan negara republik, bukan monarchi, atau negara yang diperintah seperti kerajaan. Wacana yang mengemuka ialah opsi negara berdasarkan Islam ataukah negara kebangsaan yang memisahkan agama dari kenegaraan. Perdebatan ideologis tentang dasar negara mencapai rumusan kompromi pada 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Substansi keterkaitan agama dan negara selanjutnya diformulasikan dalam UUD pasal 29 yang menegaskan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para pemimpin pergerakan Islam semenjak proklamasi menerima lima prinsip dasar (baca: Pancasila) tanpa syarat sebagai landasan falsafah negara dan ideologi pemersatu bangsa karena adanya paralelisme antara Pancasila dan Islam. Dalam persepsi umat Islam, pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid, tidak ada tuhan selain Allah. Haji Agus Salim dalam buku Ketuhanan Y.M.E dan Lahirnya Pancasila (1977) mengemukakan ketika membuat Rancangan Pernyataan Kemerdekaan dan Preambule UUD 1945 di masa itu tidak ada di antara kita seorang pun yang ragu-ragu bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu kita maksudkan ‘aqidah, kepercayaan agama.

Umat Islam tidak harus mendirikan negara Islam untuk dapat menjalankan syariat Islam. Negara islami tidak mesti dalam bentuk negara Islam secara formal. Beberapa kajian politik Islam menjelaskan bahwa Al Quran dan Sunnah Nabi tidak menetapkan bentuk negara dan pola baku sistem pemerintahan. Tetapi Islam menggariskan pedoman bernegara dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai universal serta contoh teladan Nabi sebagai pemimpin negara di masa kenabiannya. Piagam Nabi Muhammad Saw atau lebih popular disebut Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia relevan dijadikan rujukan dalam konteks negara-bangsa (nation state) di era modern. Perjuangan Islam dalam konteks kebangsaan telah dilakukan oleh semua organisasi pergerakan Islam di masa pra-kemerdekaan.

Para pemimpin dan pejuang yang merintis nasionalisme Indonesia modern dan mendirikan Republik Indonesia sebagian besar terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan Islam di zamannya. Sejarah menjadi saksi jejak perjuangan umat Islam dan politisi Muslim pada umumnya tidak terpisahkan dari sejarah penemuan dasar negara, pembentukan NKRI serta upaya mempertahankannya.

Sejalan dengan amanat konstitusi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2). Sehubungan kata “kepercayaan”, Mohammad Hatta menyatakan, kata “nya” di belakang kata “kepercayaan” jelas ditujukan kepada kata agama, maksudnya kepercayaan daripada agama itu, bukan kepercayaan di luar agama.

Agama dan negara saling membutuhkan dan mengokohkan. Agama membutuhkan negara yang memiliki wilayah berdaulat dan pemerintahan yang sah, sebaliknya negara membutuhkan agama sebagai landasan moral dan spiritual. Bagi umat Islam, agama bukan hanya domein pribadi dan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi agama mengatur kehidupan masyarakat dan dalam banyak hal agama bersentuhan dengan negara. Filosof Jerman Immanuel Kant mengatakan, “Barangsiapa mencari sistem moral yang paling kokoh, dia tidak akan menemukannya, kecuali dalam ajaran agama.”

Negara nasional berdasarkan Pancasila yang dasar pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan antitesa terhadap sekularisme. Dalam konteks bernegara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur, memfasilitasi, melayani, melindungi dan memajukan kehidupan beragama serta menjaga kerukunan antarumat yang berbeda agama. Dalam rangka memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya, sejak 1946 dibentuk Kementerian Agama dalam struktur pemerintahan negara kita.

Sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum terkemuka Prof. Dr. Hazairin, S.H., dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau kesusilaan agama yang lain. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, sepanjang menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Dalam buku Demokrasi Pancasila (1990), Hazairin menjelaskan, negara berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Hartono Mardjono, S.H., dalam buku Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (1997) memaknai prinsip “negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai kewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Kalimat “negara menjamin” pada ayat (2) pasal 29 UUD 1945 harus diartikan bukan menjamin dalam arti pasif, tapi jelas bersifat aktif dan imperatif. Keaktifan negara dalam menjamin kemerdekaan memeluk agama mempunyai dua aspek yaitu: Pertama, negara berkewajiban bertindak sebagai fasilitator bagi terselenggaranya peribadatan oleh kalangan pemeluk agama, sepanjang hal itu diperlukan oleh para pemeluknya, tanpa negara mencampuri otoritas dan otonomi ajaran agama. Kedua, negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya gangguan yang datang dari luar lingkungan suatu agama, dari mana pun datangnya.

Pemimpin dan para pejuang terbaik bangsa di awal kemerdekaan tidak banyak menghiasi kata-katanya dengan Pancasila dan semboyan kebhinnekaan, tetapi jiwa antikolonialisme, jiwa cinta tanah air, jiwa nasionalisme dan patriotisme, jiwa ketuhanan/keagamaan, jiwa perikemanusiaan, jiwa kerakyatan, jiwa demokrasi, dan jiwa keadilan sosial menjadi spirit perjuangan mereka. Menurut Dr. H. Roeslan Abdulgani (1986), mengaktifkan dan mendinamiskan Pancasila bukan dengan kata-kata, tetapi dengan contoh dan perbuatan nyata.

Sikap toleran dan menghargai kebhinnekaan telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak mungkin berdiri tanpa toleransi positif dan pengorbanan umat Islam. Umat Islam dan para pemimpin Muslim berdiri paling depan dalam membela NKRI bersama dengan unsur kekuatan bangsa yang lainnya. Oleh sebab itu, nilai-nilai keindonesiaan, terutama keberagaman dan persatuan, tidak relevan dikontraskan misalnya dengan kepemimpinan politik Muslim.

Sejalan dengan itu, menjadi warga negara yang “Pancasilais” tidak harus bersikap alergi terhadap syariat Islam, dan menjadi Muslim yang taat di Indonesia tidak perlu menolak ideologi Pancasila. Karena adanya paralelisme antara dasar negara Pancasila dengan ajaran Islam, seperti dikatakan oleh A. Dahlan Ranuwihardjo (1984), disitu pulalah terletak sumbangan Islam bagi implementasi dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Seiring dengan perubahan lingkungan nasional dan lingkungan global, nasionalisme Indonesia di abad 21 dihadapkan dengan tantangan yang ditengarai bersumber dari ideologi transnasional. Dalam era globalisasi dan era digital, sistem pertahanan negara secanggih apa pun sulit mencegah masuknya pengaruh ideologi transnasional yang bertentangan dengan dasar negara. Penetrasi ideologi transnasional di negara kita tidak hanya yang bermuatan politik keagamaan, tapi juga menyangkut bidang ekonomi dan sosial budaya, seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan neo-komunis. Membaca tulisan cendekiawan Jepang Kenichi Ohmae dalam kutipan Beggy Rizkiyansyah (2017) bahwa konsep negara-bangsa sejatinya telah dikangkangi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam konteks Indonesia, perusahaan multinasional di beberapa wilayah berdiri di atas kedaulatan Indonesia, menciptakan negara dalam negara, mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dengan imbalan yang jauh dari sepadan.

Sejak beberapa dekade terakhir pasca generasi pejuang ‘45 dan generasi sesudahnya yang secara alami digantikan oleh “generasi millennial”, negeri warisan para pejuang ini mengalami “defisit negarawan”. Indonesia belakangan mengalami erosi nilai-nilai dasar bernegara yang ditandai merosotnya etika bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan. Oleh karena itu gerakan cinta tanah air dan kepedulian terhadap masa depan Indonesia harus ditumbuhkan di kalangan generasi millennial agar NKRI sebagai kontrak sosial rakyat Indonesia tetap eksis di masa mendatang.

Mari “membuka ingatan” dengan mempelajari filosofi dan nilai-nilai dasar bernegara yang terdapat dalam narasi pemikiran kenegaraan Soekarno dan Mohammad Hatta. Generus penerus perlu mengambil mutiara pemikiran kenegaraan terbaik dari tokoh-tokoh perintis, pendiri dan penopang republik, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Hasyim Asy’ari, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Mohammad Natsir, K.H. Mas Mansur, K.H.A.Wahid Hasjim, Soepomo, Sutan Sjahrir, Teuku Mohammad Hasan, Sjafruddin Prawiranegara, Mohamad Roem, Abdul Kahar Mudzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, A.A. Maramis, Achmad Subardjo, Kasman Singodimedjo, Soekiman Wirjosandjojo, A.R. Baswedan, Prawoto Mangkusasmito, K.H. Masjkur, Rasuna Said, S.K. Trimurti, Sultan Hamengkubuwono IX, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Leimena, Adam Malik, Bung Tomo, dan lain-lain. Indonesia di masa lalu juga memiliki pejuang revolusioner Tan Malaka yang berpendirian kemerdekaan Indonesia harus 100% dan namanya diabadikan oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam buku Tan Malaka Bapak Republik Indonesia (1946). Tulisan Tan Malaka “Menuju Republik Indonesia” (1925) konon salah satu yang mempengaruhi pikiran Soekarno.

Pemikiran dan kearifan para pendiri negara dan tokoh panutan bangsa sangat berguna sebagai inspirasi dalam membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik.

Wallahu a’lam bisshawab. 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.