Jakarta, Obsessionnews – Sudah hampir satu bulan lebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan serangan bertubu-tubi. Setelah semua pimpinan KPK dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), kini aksi teror juga telah mengancam keselamatan para pegawai KPK.
Tidak bisa dipungkiri masalah yang dihadapi KPK tidak bisa dilepaskan dari penetapan Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi. Meski demikian, pihak Polri maupun kubu Budi sudah membantah telah melakukan aksi pelemahan terhadap KPK dan juga pimpinannya.
Publik mungkin sepenuhnya tidak percaya jika teror dan serangan yang dialamatkan kepada pimpinan dan pegawai KPK tidak ada hubungannya dengan penetapan Budi sebagai tersangka. Sebab, kasus hukum yang bercampur dengan politik sering kali berdampingan sehingga sulit diliat kebenarannya secara utuh dan menyeluruh.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai isu pelemahan KPK sebenarnya hanya persepsi saja yang coba diangkat ke publik melalui media massa. Pasalnya, di luar itu juga banyak yang mengatakan bahwa kasus yang menjerat pimpinan KPK adalah murni hukum tidak ada kaitanya dengan politik. Mereka memang meragukan integritas pimpinan KPK saat ini, dan tidak ada maksud untuk melemahkan apa lagi membubarkan KPK.
”Menurut saya pelemahan itu hanya persepsi karena penegakan korupsi di Indonesia sudah berbalut kepentingan politik,” ujar Nasir kepada Obsessionnews.com melalui pesan singkatnya Kamis (12/2/2015).
Menurutnya, masalah yang tengah dihadapi KPK merupakan ujian yang berat. Sebagai lembaga yang dikenal superbody ini publik juga ingin mengatahui proses hukum yang sebenarnya apakah memang pimpinan KPK semua terbukti melanggar hukum atau tidak? Nasir juga tidak bisa memastikan KPK selama ini bersih dari dosa-dosa masa lalu para pimpinanya. Namun Nasir tetap yakin kebenaran akan menemui jalanya sendiri.
”Jadi peristiwa hukum yang terjadi di KPK adalah ujian bagi KPK sendiri dan ini mirip seperti orang yang sedang mendulang emas secara tradisional. Yang emas lah yang akan diambil. Sedang batu dan pasir dibuang,” terangnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih baik mempercayakan masalah yang dihadapi pimpinan KPK terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Termasuk mengenai isu teror yang menimpa kepada pegawai KPK. “Adapun teror dan ancaman itu wilayah Kepolisian untuk mengusut dan menanganinya,” tandasnya.
Diketahui, setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. Satu persatu pimpinan KPK dilaporkan ke Polisi, bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim. Bambang disebut telah menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam penanganan sengkete Pilkada Kotawaringin Barat di Pengadilan Mahkamah Konstitusi.
Bambang menyadari bahwa bekerja sebagai pimpinan KPK maupun pegawainya beresiko tinggi, apalagi bersinggungan dengan hukum. Menurutnya, penanganan ancaman yang datang dari luar KPK harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak bambang khawatir ruang gerak pimpinan dan pegawai KPK semakin sempit lantaran jiwa dan keselamatnya terancam.
“Ancaman yang serius itu bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK saja, melainkan juga melebar kepada keluarga dan ini sangat serius dan sangat mengkhwatirkan,” katanya.
Lantaran merasa diteror, KPK akhirnya mengadukan berbagai ancaman dan teror itu kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Menurutnya, Polri sudah menjamin keselamatan pegawai KPK. Selain itu, KPK juga sudah mengadukan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Kata Bambang Jokowi sudah berjanji akan mengambil langkah tegas untuk pelaku teror, agar meminimalisir potensi ancaman susulan. (Albar)
