Jumat, 17 September 21

Nasir: Pansel KPK Bubarkan Saja!

Nasir: Pansel KPK Bubarkan Saja!

Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo telah memilih sembilan anggota panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semuanya adalah perempuan yang memiliki latar belakang basic keilmuan yang berbeda. Keputusan Jokowi itu banyak menuai pujian, tapi ada juga mengkritiknya.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mempunyai pandangan sendiri mengenai hal tersebut, ia justru meminta agar Pansel dibubarkan saja. Sebab, mereka hanya hanya diambil dari orang-orang yang tinggal di Jakarta tidak mewakili Nusantara dari Sabang sampai Marauke‎.

‎”‎Kalau saya bubarkan saja Pansel itu. ide saya itu, Pansel itu seharusnya mewakili representasi masyarakat kita di Indonesia,” ujar Nasir di DPR, Jumat (22/5/2015).

Nasir mengaku idenya pernah ia sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk memilih anggota Pansel dari seluruh daerah di Indonesia. Misalnya saja kata dia, bila anggota Pansel berjumlah 15 orang, tiga orang bisa diambil dari Sumatera‎, kemudian empat orang dari Kalimantan, sisanya dari Sulawesi, Bali, Lombok sampai Papua.

Orang-orang tersebut lanjut Nasir, bisa seorang profesor, dari akademisi bukan‎ dari politisi yang memiliki wawasan tentang hukum, dan juga kebangsaan. Ia yakin, masih banyak orang-orang baik didaerah yang memiliki pengetahuan yang tinggi, bersih, dan berintegritas. Hanya saja, mereka tidak terekspos oleh media.

“Jadi orang-orang baik berdasarkan profesor katakanlah, akademisi-akademisi,‎ yang selama ini punya rekam jejak dalam pemberantasan korupsi, yang punya komitmen. Saya yakin masih ada,” ‎terangnya.

Dengan begitu kata Nasir, agenda pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang harus didukung dan dan dikerjakan oleh semua kelompok suku di Indonesia. Tidak hanya selalu dikerjakan oleh orang-orang yang ada di Jakarta.

‎”Jadi saya ingin agenda pemberantasan korupsi ini menjadi agenda bersama, jangan seoalah-olah orang Jakarta saja yang tahu tentang korupsi ini,” jelasnya.

Menurutnya, jika konsep ini bisa terealisaikan maka nantinya, Pansel KPK bisa disebut sebagai Pansel Bhinika ‎Tunggal Ika, atau Pansel Nusantara yang diserap dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Jangan sampai kata dia, orang di daerah bersikap apatis ketika ditanya mengenai agenda pemberantasan korupsi.

“Nanti kalau ada yang nanya soal korupsi‎ orang di daerah bilang, ahh itu urusan orang Jakarta. Kalau sudah begitu kan bahaya,”

“Berbeda kalau diambil dari daerah, orang yang ada di Sumatera jadi merasa terwakili, orang yang ada di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi sampai Papua semua punya wakilnya sendiri-sendiri,” paparnya.

Se‎lama ini Nasir menganggap orang di daerah masih sabar melihat persoalan hukum maupun politik yang terjadi di Indonesia. Dengan banyaknya pejabat yang terkena korupsi, politisi yang membodohi rakyatnya, mereka kata Nasir masih sabar. Namun, ia yakin suatu saat kesabaran mereka ada batasnya.

‎”Ini kan orang-orang daerah masih pada sabar, kalau nggak sabar mereka minta merdeka. kalau tidak sabar mereka menuntut NKRI,” tutupnya.

Diketahui, Jokowi memilih sembilan anggota Pansel KPK dengan pertimbangan kompetensi dan keberagaman keahlian. ‎Selain itu, mereka juga dianggap bersih dan memiliki rekam jejak yang baik.

Sembilan orang tersebut yakni

1. Destry Damayanti, MSc
Bidang keilmuan: Ekonomi
Latar belakang: Ahli ekonomi dan keuangan, Chief Economist Bank Mandiri

2. Dr Enny Nurbaningsih, SH
Bidang keilmuan: Hukum
Latar belakang: Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dosen Hukum Tata Negara UGM

3. Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, SH, LLM
Bidang keilmuan: Hukum
Latar belakang: Ketua Badan Pengembangan SDM Kemenkumham, mantan Dirjen Administrasi Hukum Kemenkumham, dosen Hukum Pidana dan HAM FH UI

4. Ir Betti S Alisjahbana
Bidang keilmuan: IT, manajemen
Latar belakang: Mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan, Ketua MWA ITB

5. Dr Yenti Garnasih SH, MH
Bidang keilmuan: Hukum
Latar belakang: Ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, dosen FH Universitas Trisakti

6. Supra Wimbarti, MSc, PhD
Bidang keilmuan: Psikologi
Latar belakang: Ahli psikologi SDM dan pendidikan, Dekan Fakultas Psikologi UGM

7. Natalia Subagyo, MSc
Bidang keilmuan: Pemerintahan
Latar belakang: Ahli tata kelola pemerintahan, Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB

8. Dr Diani Sadiawati, SH, LLM
Bidang keilmuan: Hukum
Latar belakang: Direktur Analisis Perundang-undangan Bappenas

9. Meuthia Ganie Rochman, PhD
Bidang keilmuan: Sosiologi
Latar belakang: Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, dosen FISIP UI. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.