Jumat, 22 Oktober 21

Nasir: Komisi III DPR Belum Perlu Panggil Para Pelapor Pimpinan KPK

Nasir: Komisi III DPR Belum Perlu Panggil Para Pelapor Pimpinan KPK

Jakarta,  Obsessionnews – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dari Fraksi PKS mengaku, Komisi III merasa belum perlu untuk memanggil orang-orang yang telah melaporkan semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, untuk dimintai keterangan oleh Komisi III terkait apa latar belakang atau motif di balik mereka melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim tersebut.

Padahal sebelumnya, Komisi III ‎DPR sudah memanggil Plt Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto pada 4 Februari 2015. Hasto dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad, yang disebut membahas persoalan politik, yakni keinginan Abraham untuk menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

“Belum perlu,” ujar Nasir melalui pesan singkatnya kepada Obsessionnews, Kamis (12/1/2015).

‎Menurutnya, kedatangan Hasto ke Komisi III dalam kapasitasnya sebagai warga negara bukan sebagai pelapor. Nasir melihat kasus yang kini tengah dilaporkan terkait pimpinan KPK adalah murni persoalan hukum. Sehingga kata dia, penyelesainya juga harus diselesaikan oleh penegak hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Ya biarlah itu urusan aparat penegak hukum untuk menanganinya. Kalau Hasto dia kan sebagai bagian dari warga negara‎,” jelasnya.

Nasir justru mempertanyakan jika pihak pelapor itu dipanggil Komisi III DPR mereka akan menyampaikan apa? Toh mereka sendiri sudah menyakini bahwa apa yang ia sampaikan itu benar menurut dia. ‎Namun, bila mereka ingin menyamakan kapasitasnya sebagai warga negara sama halnya seperti Hasto, Komisi III tidak akan menolak semua laporan dan keterangan dari masyarakat.

“Ke ‎Komisi III jika memang menurut dia perlu disampaikan ke anggota DPR. Komisi III siap menerima siapa saja yang merasa hak-hak konstitusional nya sebagai warga diabaikan atau dirugikan oleh penegak hukum,” jelasnya.

‎Pasca calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi oleh KPK, hubungan antara KPK dengan Polri kembali tidak mesra. Terlebih semua pimpinan KPK bahkan sampai stafnya kini sudah dilaporkan ke Bareskrim. Banyak pihak yang khawatir dengan adanya kasus ini berlarut-larut kinerja KPK dan juga Polri menjadi terganggu, terutama dalam persoalan korupsi dan penegakan hukum lainya.

Sebelumnya, Pengamat politik Said Salahuddin menegaskan, ‎ DPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian konflik KPK-Polri. Ia menyebut, selama ini terbangun kesan di masyarakat bahwa Polri mengkriminalisasi pimpinan KPK pascalembaga antirasuah itu menetapkan status tersangka terhadap calon Kapolri Budi Gunawan.

“Nah, untuk membuktikan ada-tidaknya kriminalisasi terhadap KPK, ada baiknya DPR memanggil para pelapor pimpinan KPK ke polisi untuk dimintai keterangan,” tutur Said, Minggu (8/2).

Dengan mendengarkan keterangan langsung dari mereka, lanjut Said, bisa diketahui motif pelaporan orang-orang itu. Apakah mereka melapor karena mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu ataukah laporan itu mereka sampaikan karena ingin menegakan hukum.

Belum lama ini Komisi III DPR RI pernah memanggil sejumlah orang yang menjadi saksi kasus pelaporan Ketua KPK Abraham Samad ke Polisi. “Nah, mestinya seluruh pelapor pimpinan KPK juga dipanggil oleh DPR agar publik bisa menilai alasan dibalik laporan mereka itu,” tegasnya. (Albar)

Related posts