Kamis, 18 Oktober 18

Kedepankan Jalan Damai Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Kedepankan Jalan Damai Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Timor Leste
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Foto: ugm.ac.id)

Yogyakarta, Obsessionnews.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M mengatakan, persoalan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste khususnya di darat masih belum terselesaikan hingga saat ini.

“Sengketa perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste di wilaya enclave oecussi masih saja terjadi dikarenakan belum adanya kejelasan dan batas darat yang tegas antar keduanya,” kata Dewa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (18/7/2018).

Saat  mempertahankan disertasi program doktor Fakultas Hukum UGM, dia  menyebutkan ketidakjelasan pembatasan satu negara dengan negara yang berbatasan dengan darat menjadi salah satu faktor potensial yang bisa memicu konflik antar warga kedua negara yang tinggal di perbatasan.

Menurut Dewa, adanya gangguan keamanan yang kerap terjadi di perbatasan kedua negara semakin menegaskan adanya ketidakjelasan batas darat tersebut dapat dengan mudah memunculkan perselisihan dan konflik baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan aparat keamanan.

“Meskipun sudah banyak kemajuan dalam kesepakatan penentuan batas wilayah darat, tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus segera dicari solusi tanpa memakai kekerasan,” tandasnya.

Sengketa perbatasan yang belum terselesaikan itu adalah di segmen Noel Besi-Citrana, segmen Bidjael Sunan-Oben, dan di segmen Subina.

Tidak hanya itu, Dewa juga mengatakan masyarakat belum dilibatkan dalam penyelesaian sengketa perbatasan di kedua negara dengan cara damai. Padahal dengan kondisi masyarakat yang tinggal di  Timor Bagian Barat (Indonesia) memiliki latar sosiokultural yang sama dengan masyarakat yang tinggal di imor Bagian Timor (Timor Leste) menjadikan tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama.

Tatanan substansi hukum adat tersebut termasuk mengatur tentang persoalan pertanahan dan batas wilayah adat. Dengan begitu, para tokoh adat memiliki peran penting dalam melakukan negosiasi menyelesaikan persoalan yang ada.

“Yang ada justru ini menjadi kendala saat negara mengambil peran utama tanpa memperdulikan tokoh adat yang berpotensi untuk menentukan penyelesaian batas negara secara damai,”paparnya.

Melihat kondisi tersebut Dewa memberikan sejumlah rekomendasi. Beberapa di antaranya adalah kedua negara diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai tanpa kekerasan, serta mengedepankan diplomasi perbatasan.

Selain hal itu juga melibatkan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbatasan. Namun demikian, sebelum dilibatkan masyarakat terlebih dahulu dibekali pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan menguatkan jiwa nasionalisme.

“Melalui langkah itu keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan,”pungkasnya. (ugm/arh)

 

Baca juga:

Tinggi Angka Kematian Bayi di Indonesia

Oppo Find X Resmi Diluncurkan di Indonesia

Produk Toyota Motor Oil Raih Penghargaan Good Design Indonesia 2018

30 Finalis Miss Grand Indonesia Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma

3 Tahun The SAEM di Indonesia Tembus Nilai Penjualan Fantastis!

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.