Jumat, 15 November 19

Nasib Venezuela, Krisis Terburuk dan Intervensi AS

Nasib Venezuela, Krisis Terburuk dan Intervensi AS
* Maduro bersama para tentara. (ParsToday)

Bagaimana nasib negara Venezuela yang digoncang gejolak jelang hingga usai pemilihan presiden? Sudah jadi rahasian umum bahwa pihak Amerika Serikat (AS) disinyalir lakukan intervensi terhadap negara tetangganya sebelah selatan tersebut.

Bahkan, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menuduh AS sedang berencana membunuh dirinya dan menggulingkan pemerintahannya. Pada jumpa pers di Caracas, Maduro secara gamblang menyatakan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, terlibat secara pribadi dalam penyusunan rencana tersebut. Namun Maduro tidak mengutarakan bukti tuduhan tersebut. “John Bolton ditugaskan mengatur pembunuhan saya, mengerahkan pasukan asing, dan memasang pemerintahan transisi di Venezuela,” ujar Maduro, seperti dilansir bbc.com, akhir tahun 2018.

Namun, Maduro menegaskan rakyat Venezuela siap melawan dengan bantuan “negara-negara sahabat”. Ucapan tersebut tampaknya merujuk pada kedatangan dua pesawat pengebom Rusia Tu-160 di Venezuela, awal pekan ini.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengatakan keberadaan dua pesawat yang mampu mengangkut senjata nuklir tersebut merupakan bagian dari latihan angkatan udara. “Ini yang kita lakukan bersama sahabat kami, karena kami punya sahabat-sahabat di dunia yang membela hubungan bermartabat dan seimbang.”

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyebut kedatangan dua pesawat itu menyimbulkan “dua pemerintahan korup yang menyia-nyiakan uang masyarakat”. Menanggapi tudingan AS tersebut, Pemerintah Rusia pun mengatakan ucapan Pompeo “sama sekali tidak pantas”.

Kini, Venezuela sedang dilanda krisis ekonomi hingga terpuruk. Lebih dari dua juta warga atau sekitar 7% populasi Venezuela telah melarikan diri dari negara ini sejak 2014. Venezuela menuding AS telah melancarkan perang ekonomi demi mengakhiri sosialisme yang telah berkuasa di negara itu hampir 20 tahun.

Apakah krisis Venenuela sebagai bikinan AS? Maduro menyalahkan kebijakan-kebijakan dan beragam sanksi dari AS atas inflasi tinggi, kekurangan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada Senin (10/12), perusahaan pembuat ban asal AS, Goodyear, mengumumkan penghentian operasional di Venezuela. Beragam perusahaan asing, termasuk Kellogg dan Clorox, telah angkat kaki terlebih dulu.

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang berusia 35 tahun, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara tersebut. (BBC)

 

Oposisi Ikut Menggoyang Pemerintah
Nampaknya, krisis Venezuela semakin parah akibat pihak oposisi ikut menggoyang pemerintah Presiden Maduro. Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengklaim telah menguasai aset-aset negara setelah AS mengumumkan penerapan serangkaian sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN Venezuela, PDVSA. Akibat sanksi-sanksi itu uang hasil penjualan minyak Venezuela tak akan jatuh kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

“Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah mengubah perilaku. Sehingga ketika ada pengakuan bahwa perusahaan itu adalah milik penguasa yang sebenarnya, pemimpin sebenarnya, maka uang itu akan tersedia bagi Guaido,” kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, di Gedung Putih sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Guaido, yang mengepalai badan legislatif Majelis Nasional dan memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara, mengeluarkan pernyataan bahwa dia “mengendalikan aset-aset republik kita di luar negeri secara tertib” guna mencegah Maduro “mengosongkan kas”. Venezuela amat tergantung pada AS di bidang perminyakan mengingat sebanyak 41% ekspor minyak Venezuela dikirim ke AS.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, dan Mnuchin mengatakan rangkaian sanksi diterapkan guna mencegah Maduro dan pemerintahannya memanfaatkan dana dari perusahaan minyak BUMN. “Kami terus mengungkap korupsi Maduro dan kroni-kroninya. Tindakan hari ini memastikan mereka tidak lagi menjarah aset-aset milik rakyat Venezuela,” kata Bolton seperti dilansir bbc.com, Selasa (29/1/2019).

Sanksi-sanksi AS memblokir properti PDVSA di dalam yurisdiksi AS serta melarang setiap warga AS bertransaksi dengan perusahaan minyak tersebut. Namun, menurut Mnuchin, Citgo selaku anak perusahaan PDVSA bisa melanjutkan operasi pemurnian minyak jika pendapatannya didepositokan ke rekening di AS yang sudah diblokir. Selain menerapkan langkah ekonomi, Bolton mendesak militer Venezuela “menerima peralian kekuasaan secara damai, demokratis, dan konstitusional”.

Rusia, Cina, Iran, Kuba dan Turki Dukung Maduro
Krisis politik di dalam negeri Venezuela dikhawatirkan akan menjadi masalah global. Ketika unjuk rasa jalanan yang menuntut pengunduran diri Presiden Maduro diwarnai kekerasan, pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan diri sebagai presiden sementara pada Rabu (23/1/2019). Dia langsung mendapatkan dukungan AS, Kanada dan sejumlah negara tetangga kuat seperti Brasil, Kolombia dan Argentina.

Uni Eropa sementara itu mendesak dilakukannya pemilihan umum baru dan menyatakan dukungan kepada Dewan Nasional yang dipimpin Guiado. Namun sebaliknya, Rusia dan Cina adalah negara besar di antara sekelompok negara kecil yang tetap mendukung Presiden Maduro. menggulingkannya.

Pada Kamis (24/1), Moskow memperingatkan bahwa pernyataan Guiado “jelas mengarah pada ketidakpastian hukum dan banjir darah”. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, “Kami menentang aksi seperti ini yang diwarnai bencana.”

Senada pula, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying juga menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa Cina menentang “campur tangan” asing (AS dan sekutunya- Red) apa pun di Venezuela. “Cina mendukung usaha Venezuela untuk melindungi kedaulatan nasional, kemerdekaan dan stabilitas. Cina juga selalu mendukung prinsip tidak campur tangan negara-negara lain terkait dengan ‘masalah dalam negeri dan menentang campur tangan dari pihak luar di Venezuela,” tandasnya.

Turki, Iran, Meksiko, Kuba dan negara-negara lainnya juga menyatakan dukungan terhadap Maduro. Menurut juru bicara presiden Turki, Ibrahim Kalin, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menunjukkan dukungannya dengan mengatakan, “Saudara Maduro, tetaplah teguh, kami bersamamu.”

Tetapi tekanan dunia kemungkinan tidak akan menghilang begitu saja. Pejabat AS dan Venezuela telah terlibat dalam perang kata-kata. Tidak lama setelah pengakuan Donald Trump terhadap Guiado sebagai presiden sementara, Maduro mengatakan dia memutus hubungan diplomatik dengan AS.

Sementara media AS melaporkan Presiden Donald Trump dapat menerapkan sanksi minyak terhadap Venezuela, menghantam sumber utama penghasilan negara dan menambah jumlah pejabat Venezuela yang dikenai sanksi. Tetapi ini juga akan mempengaruhi kemampuan Venezuela dalam membayar kembali miliaran dolar pinjaman dari Rusia dan Cina.

 

AS Intervensi Venezuela
Rusia, Cina dan Turki menuding kekuatan asing (AS- red) berupaya ‘merebut kekuasaan’ kepemimpinan di Venezuela. Rusia mengecam kekuatan asing yang mendukung pemimpin oposisi Venezuela dan menyebutnya sebagai upaya “merebut kekuasaan”. Moskow mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional dan merupakan “jalan langsung menuju pertumpahan darah”.

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengumumkan dirinya sebagai pemimpin sementara, Rabu lalu, sebuah langkah yang diakui oleh AS dan beberapa negara lainnya. Presiden Maduro, yang didukung sejumlah negara, menanggapi sikap AS itu dengan memutus hubungan diplomatik dengan negara adikuasa itu.

Maduro menduduki kursi presiden sejak 2013. Dia dilantik untuk masa jabatan kedua awal bulan ini, setelah memenangkan pemilu Mei 2018 yang diboikot kelompok oposisi dan diduga ada kecurangan suara. Juan Guaido, ketua Majelis Nasional, mengatakan ada pasal dalam konstitusi negara yang memungkinkannya mengambil alih kekuasaan sementara, karena dia meyakini terpilihnya Maduro dalam pemilu presiden lalu, tidak sah.

Intervensi AS ketahuan tatkala Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai kepala negara baru Venezuela beberapa menit setelah politikus berusia 35 tahun itu mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara di ibukota, Caracas, beberapa waktu lalu.Trump pun mendesak negara-negara lain agar mengikuti langkahnya – tetapi langkah ini justru memecah belah komunitas internasional. Sejauh ini tujuh negara di AS, serta Kanada dan Inggris, mendukung seruan Trump. Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan bahwa Inggris menyetujui Nicolas Maduro “bukanlah pemimpin Venezuela yang sah”. Adapun Uni Eropa menyerukan agar digelar “pemilu yang bebas dan kredibel” serta mengatakan kebebasan dan keamanan Guaido harus dihormati.

Sementara Meksiko, Bolivia, dan Kuba menyatakan dukungannya kepada Maduro, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menulis di Twitter: “Saudaraku Maduro! Berdirilah tegak, kami berdiri di samping Anda.” Cina, yang memiliki investasi besar di Venezuela, mengatakan pihaknya menentang campur tangan pihak luar.

Sebaliknya, Moskow memandang Venezuela sebagai salah satu negara sekutu terdekatnya di kawasan Amerika Latin. Rusia telah meminjamkan bantuan senilai miliaran dolar dan mendukung industri minyak dan militer Venezuela. Rusia juga terlibat dalam latihan militer bersama di Venezuela. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan: pihaknya menganggap upaya merebut kekuasaan pemerintahan yang berdaulat di Venezuela bertentangan dan melanggar dasar dan prinsip-prinsip hukum internasional. “Maduro adalah kepala negara yang sah,” kata Peskov.

Yang jelas, Maduro menuduh Washington berusaha menyetir Venezuela dan mengatakan bahwa kelompok oposisi berusaha untuk melakukan kudeta. “Kami sudah sering dicampuri, di sini kami memiliki martabat!” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi dari istana presiden, Miraflores, tempat pendukungnya berkumpul untuk memberikan dukungan. Sementara, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menuduh Guaido mencoba melakukan “kudeta” yang didukung kekuatan asing.

Kemudian, Maduro mengusir puluhan diplomat AS untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam, tetapi AS mengatakan “mantan presiden” itu tidak memiliki wewenang untuk mengusir para diplomatnya. Maduro dan pendukung setianya meyakini bahwa krisis di Venezuela diakibatkan sanksi oleh AS sehingga membuat mereka kesulitan untuk membayar hutang. Di Venezuela, tingkat inflasi tahunan mencapai 1.300.000% dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut penelitian yang dilakukan Majelis Nasional.

Pemberontakan Aparat Digagalkan
Yang aneh, kalangan aparat Venezuela melakukan pemberontakan terhadap Presiden Maduro. Kementerian Pertahanan Venezuela menyebut, sebanyak 27 anggota Garda Nasional Venezuela ditangkap setelah mereka dituding melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Maduro. Berbagai video yang diunggah ke media sosial menampilkan para petugas menyerukan pelengseran Presiden Maduro.

Mereka, sebagaimana dipaparkan pihak kementerian, merebut persenjataan dari pos komando Garda Nasional di Ibu Kota Caracas. Insiden itu mengemuka setahun setelah seorang polisi pilot helikopter, Oscar Perez, melemparkan sejumlah granat ke gedung-gedung pemerintah. Perez akhirnya tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, mereka menghadapi “perlawanan kuat” dari aparat keamanan yang setia dengan pemerintah di pos komando. Tidak jelas apakah para anggota Garda Nasional yang membangkang itu ditaklukkan atau mereka menyerahkan diri. Senjata-senjata yang dicuri berhasil direbut kembali dan para anggota Garda Nasional itu kini sedang diinterogasi. Mereka didorong “kepentingan gelap ekstrem kanan” tanpa menjelaskan secara detil.

Presiden Nicolas Maduro memimpin latihan militer di Caracas, pada Minggu (27/1). (BBC)

 

Maduro Kembali Jadi Presiden
Maduro kembali jadi presiden Venezuela, negara tetangga putus hubungan diplomatik. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik untuk menjalani masa jabatannya yang kedua di tengah seruan berbagai negara agar dia mengundurkan diri. Maduro dilantik di Mahkamah Agung, bukan di hadapan para anggota parlemen, yang kewenangannya dilucuti sejak partai pimpinannnya kalah pada 2016.

Namun, AS serta Uni Eropa dan sejumlah negara lain yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Benua Amerika (OAS) menolak masa jabatan kedua Maduro dengan alasan pemilihan Mei 2018 lalu tidak berlangsung jujur dan adil. “AS tidak akan mengakui pelantikan kediktatoran Maduro yang tidak sah,” cuit penasihat keamanan nasional AS, John Bolton. “Kami akan terus meningkatkan tekanan terhadap rezim korup, mendukung Majelis Nasional yang demokratis, dan menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela,” tulis Bolton.

Kecaman juga dilayangkan Kelompok Lima yang terdiri dari 14 negara yang mayoritas berada di Amerika Selatan. Kecuali Meksiko, negara-negara tersebut mendesak Maduro mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan ke parlemen. Bahkan, sesaat setelah Maduro dilantik, Paraguay mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Venezuela dan memanggil pulang para diplomatnya.

Tetapi tidak semua menolak Maduro. Sejumlah pemimpin berhaluan kiri hadir dalam acara pelantikan tersebut. Di antaranya Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel; Presiden Bolivia, Evo Morales; Presiden El Salvador, Salvador Sanchez Ceren; dan Presiden Nikaragua, Daniel Ortega. Ada pula utusan Rusia, Cina, dan Turki.

Setelah Maduro kembali dilantik jadi Presiden, Militer Venezuela segera menggelar latihan militer besar-besaran untuk bersiap-siap membela negara dari potensi intervensi asing. Presiden Maduro menyerukan penyelenggaraan manuver militer dalam menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap kemungkinan aksi militer.

Beberapa hari lalu, AS menjanjikan dukungan penuh kepada pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido yang telah memplokamirkan diri sebagai presiden sementara dan menegaskan untuk tidak mengesampingkan intervensi militer. Mengenai hal itu, Maduro mengatakan, Angkatan Bersenjata Nasional Venezuela harus siap untuk membela negara “dalam skenario apa pun” dan mengumumkan latihan besar-besaran pada 10-15 Februari 2019.

Sebelumnya, Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada tangggal 23 Januari 2019. Pernyataan Guaido sebagai presiden sementara ini langsung diakui oleh AS. Presiden Maduro menyebut langkah itu sebagai kudeta yang dilakukan oleh Washington dan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Meski Guaido menjanjikan amnesti kepada tentara dan perwira Venezuela, namun militer negara ini menolak kemepimpinan Guaido dan berjanji untuk mempertahankan kedaulatan nasional.

Untuk membela Presiden Maduro, Rusia mengirimkan pesawat-pesawat pembom strategis jarak jauh mendarat di Venezuela, pada Desember 2018. Kedatangan dua pesawat yang bisa membawa bom nuklir tersebut adalah pertama kalinya. Pendataan pesawat pembom tersebut juga dilakukan ketika Venezuela diembargo oleh Amerika Serikat dan bahkan Gedung Putih mengancam akan melancarkan serangan militer ke negara yang dianggap sebagai halaman belakang Amerika itu.

Duta Besar Venezuela untuk Iran, Jesus Gregorio Gonzalez juga mengatakan pemerintah Maduro sedang menyusun langkah-langkah untuk melawan campur tangan AS. Dia mengungkapkan hal itu pada sebuah acara untuk menyuarakan solidaritas dengan pemerintah Venezuela, yang digelar di kedutaan negara itu di Tehran, Senin (28/1/2019).

Gonzalez, kepada wartawan Farsnews, menuturkan langkah-langkah pertama sedang dilakukan oleh Presiden Maduro dan selain tentara nasional Venezuela, pasukan sukarelawan rakyat juga sedang dibentuk untuk melawan tindakan potensial AS. Pasalnya, AS dan sekutunya memberikan dukungan kepada pemimpin oposisi Venezuela dan mendorong terjadinya kudeta di negara tersebut.

Pemimpin oposisi dan Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido pada Rabu lalu menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu. Langkah ini dianggap oleh pemerintah dan rakyat Venezuela sebagai kudeta. Oposisi dengan dukungan AS dan sekutunya berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Maduro sejak beberapa bulan terakhir. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.