Rabu, 29 September 21

Nasib Revisi UU Pilkada Diputus Pekan Ini

Nasib Revisi UU Pilkada Diputus Pekan Ini

‎Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan DPR pada Selasa (16/6/2015) untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No 8/2015. Sesuai rencana UU tersebut akan diputuskan pekan ini apakah UU tersebut bisa dilanjutkan atau dihentikan.

“Belum di Rapat Pimpinan (Rapim), selasa baru kita Rapim berkaitan dengan soal Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Nasional (KaBIN) termasuk Pilkada,” kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Minggu (14/6/2015).

Fahri menjelaskan, setelah Rapim nanti, revisi UU Pilkada akan dibawa ke Bamus, kemudian dilimpahkan ke Badan Legeslasi untuk diputuskan. “Di Baleg DPR untuk menjadi RUU inisiatif DPR yang nantinya disahkan melalui Rapur bersama pemerintah,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini belum mau memberikan spekulasi apakah revisi tersebut diterima atau tidak. Pasalnya, tidak semua anggota Komisi II DPR menyetujui dilakukan revisi. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat bersama Partai Demokrat menolak.

“Belum tahu (UU Pilkada di revisi apa tidak), kita lihat saja,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Soebagyo sudah meminta Pimpinan DPR untuk segera menyerahkan draf dan naskah akademik revisi usulan Komisi II DPR tersebut untuk di bahas di Baleg DPR. “Kemarin rapat dengan pimpinan DPR sudah kami ingatkan agar segera ditindak lanjuti usulan anggota komisi II tersebut dan pimpinan DPR janji akan segera di tindak lanjuti,” kata Firman Soebagyo.

Anggota Komisi IV DPR ini memastikan, usulan anggota komisi II DPR tersebut akan dilakukan harmonisasi di Baleg DPR karena semua RUU usulan dewan dibahas di harmonisasi di Baleg DPR. “Tapi belum sampai ke pembentukan Pansus begitu disposisi pimpinan DPR ke Baleg sudah langsung dilakukan harmonisasi,” jelasnya.

Meski demikian, Wakil Ketua FPG di DPR ini menegaskan pihaknya belum menerima revisi usulan anggota komisi II DPR ini. “Surat usulan dari anggota komisi II masih di pimpinan DPR RI, belum di disposisi ke Baleg. Masih di pimpinan DPR,” katanya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.