Rabu, 12 Agustus 20

Nasib 10 Lembaga Non Struktural Setelah Dibubarkan Jokowi

Nasib 10 Lembaga Non Struktural Setelah Dibubarkan Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 tahun 2014. Seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Sabtu (13/12/2014), tujuan pembubaran itu yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

ke-10 lembaga non struktural tersebut adalah :
1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan  Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia; dan
10. Dewan Gula Indonesia.

Setelah pembubaran itu, maka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dialihkan ke kementerian yang memiliki kesamaan fungsi. Seperti, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM; Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Berikut, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tugas dan fungsi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dilaksanakan oleh  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Has)

 

Related posts