Jumat, 24 September 21

Nasdem, PDI-P dan Hanura Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi

Nasdem, PDI-P dan Hanura Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi

Jakarta, Obsessionnews – Setelah kalah memperjuangkan penolakan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi di sidang paripurna DPR, Fraksi Partai Nasdem, PDI-Perjuangan dan Hanura kini tengah merayu Presiden Joko Widodo untuk menolak dana aspirasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G Platte mengatakan, meski aturan dana aspirasi telah disahkan dalam sidang paripurna. Namun, tetap saja pengadaan anggaran harus mendapat persetujuan dulu dari pemerintah agar bisa dimasukan dalam APBN.

“Kami minta kepada presiden untuk tidak mengakomodasi program ini di dalam APBN 2016. Dan kami sudah sampaikan itu,” ujar Johny, di DPR, Selasa (23/6/2015).

Menurutnya, sidang paripurna ‎yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah cenderung memaksakan forum sidang untuk menyetujui dana aspirasi. Sementara, suara dari anggota yang menolak tidak didengar dan diakomodir. “Ini jelas pemaksaan kehendak, untuk kepentingan pragmatis,” katanya.

Mestinya kata Jhony, rapat paripurna mengedepankan aspek musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh merasa paling benar dan paling kuat. Sebab‎ dana aspirasi juga tidak seluruhnya benar, karenanya ia meminta untuk ditinjau ulang resiko negatifnya.

“Di sinilah kegagalan demokrasi indonesia dalam pengambilan keputusan di mana keliru sekali pun apabila itu banyak, maka itu yg menang,” kata dia.

Setelah disahkan besar kemungkinan setiap anggota dewan nantinya akan mendapat jatah Rp 20 miliar ‎dari dana aspirasi setiap tahunnya. Namun, dana tersebut tidak dipegang oleh DPR, melainkan dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah sebagai eksekutornya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.