Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merekomendasi calon menteri Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). KPK cukup membuat daftar semua nama diteruskan tiga kolom kriteria yaitu: (1) Sangat Baik, (2) Baik, dan (3) Tidak Baik.
“Kriteria didasarkan pada track record pemberantasan dan pencegahan korupsi termasuk pantauan KPK selama menangani perkara yang sdh disidangkan maupun sebatas pengaduan masyarakat,” tegas Boyamin Saiman kepada Obsession News, Jumat (17/10/2014).
Apabila terdapat nama-nama yang pernah diperiksa KPK dan masih menimbulkan persoalan antara diperas dan suap, lanjut Boyamin, maka mestinya KPK memasukkan dalam kolom TIDAK BAIK sehingga Presiden Jokowi tidak akan tunjuk orang tersebut menjadi menteri.
Ia mencontohkan, nama Karen Agustiawan yang santer akan jadi menteri ESDM semestinya tidak direkomendasikan karena terkait dengan persoalan kasus SKK Migas dimana terungkap adanya pemerasan oleh pihak lain.
“Bagi kami, terdapat perbedaan tipis antara pemerasan dan suap. Hal ini kapasitas Karen sekelas Dirut BUMN dan berpengalaman melawan DPR mestinya tidak mungkin bisa diperas,” terangnya.
Nama Sri Mulyani Indrawati, menurut Boyamin, mestinya juga tidak direkomendasikan karena terkait skandal Bank Century. “Nama Muhaimin Iskandar dan Helmy Faisal juga termasuk tidak rekomendasi karena sewaktu menjabat Menteri, kementeriannya terkena perkara korupsi,” ungkap Boyamin.
“Nama Rohamurmuzi (Romi) juga tidak rekomendasi karena disebut dalam kasus korupsi benih Kementerian Pertanian yang ditangani Kejaksaan. Dan nama-nama lain yang kami yakin ada datanya di KPK,” tutur kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini. (Ars)
