Kamis, 22 Agustus 19

Musim Pesta Demokrasi, Lembaga Survei Bagaikan Pohon Bisnis

Musim Pesta Demokrasi, Lembaga Survei Bagaikan Pohon Bisnis

Jakarta – Insiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie Massardi, menilai dalam mengelola lembaga survei politik menjadi hampir sama seperti partai politik (Parpol). Karena, lembaga survei selalu merangkap menjadi konsultan dan tim pemenangan pada pilpres, sehingga lembaga survei merupakan pohon bisnis saat musim pesta demokrasi.

“Lembaga survei melihat demokrasi sebagai pohon bisnis yang menghasilkan laba besar,” ungkap Adhie dalam diskusi “Menyoal Quick Count sebagai Kejahatan Demokrasi” di salah satu cafe bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).

Selain itu, lanjut Adhie, lembaga survei bagaikan benalu demokrasi lantaran lembaga survei sering digunakan untuk memunculkan sebuah demokrasi. “Lembaga survei tumbuh menjadi benalu demokrasi yang menghisap kekuatan buah demokrasi sehingga demokrasi kita tak kunjung berbuah,” jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Adhie juga menyampaikan, kalau lembaga survei saat ini tidak memiliki integritas dalam merilis quick count, sehingga keberadaannya menjadi tidak netral. ” Mereka merilis quick count dengan semangat tidak netral, partisan sebagai alat propaganda. Quick count kini sifatnya menjadi alat klaim kemenangan para kontestan,” pungkas Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Perbanas Marsudi W Kisworo menilai metodologi survei dalam peneliti suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bisa menimbulkan dua kesalahan, sehingga tidak validnya hasil survei tersebut. “Metodologi survei bisa menimbulkan dua kesalahan yakni dari pengambilan sampel dan kredibilitas surveyor,” ujar Marsudi di Jakarta.

Dari sisi sampel, lanjut dia, seluruh lembaga survei yang meneliti perolehan suara Pilpres hanya mengambil sampel di 2.000 TPS yang bisa mewakili 500.000 TPS. “Dalam Pilpres 2014, mayoritas lembaga survei menggunakan 2.000 TPS sebagai sampel surveinya. Tapi apakah 2.000 TPS itu benar-benar bisa mewakili total lebih dari 500.000 TPS di seluruh Indonesia,” jelas Marsudi.

Marsudi memberikan contoh, jika dari total 500.000 lebih TPS di seluruh Indonesia terdapat sekian persen TPS milik populasi suku tertentu, maka dari 2.000 TPS yang menjadi sampel juga harus menunjukkan persentase yang sama pada suku bersangkutan. Artinya dari 500.000 TPS itu dikecilkan saja menjadi 2.000, tanpa mengubah persentase perbandingannya.

“Apakah selama ini lembaga survei sudah benar atau salah dalam menentukan sampel kita tidak tahu,” bebernya mempertanyakan.

Sedangkan dari sisi surveyor (petugas survei), kata dia, sangat besar kemungkinan adanya keberpihakan dari petugas survei di lapangan yang mempengaruhi hasil survei tersebut. “Petugas survei itu bisa saja memihak. Itu kan sulit di kontrol,” ungkapnya pula.

Pada dasarnya, lanjut Marsudi, hasil hitung cepat atau “quick count” merupakan sebuah ilmu yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Hanya saja, tidak jarang pengguna hitung cepat itu memanfaatkannya untuk kepentingan tidak baik.”Yang jahat itu bukan ‘quick count’, karena itu ilmu. Yang jahat itu penggunanya yang memanfaatkan untuk kepentingan tidak baik,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pada Pilpres 9 Juli 2014, terdapat perbedaan hasil hitung cepat antara beberapa lembaga survei. Ada hitung cepat yang menggunggulkan pasangan Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ada pula yang mengunggulkan pasangan Capres nomor urut dua, Joko Widodo-JK. (Pur)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.