Minggu, 19 September 21

Mundurnya Dirjen Pajak Faktor Politik?

Mundurnya Dirjen Pajak Faktor Politik?

Subang, Obsessionnews – Mundurnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, menurut Wakil Rektor Universitas Subang (Unsub) Deddy As-Shidik, ada faktor lain yang dikhawatirkan.

“Dia (Sigit) itu mundur atau di mundurkan? Ini yang jadi pertanyaan penting,” ujar Deddy kepada obsessionnews.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/12/2015).

Deddy khawatir dalam situasi Politik Korporasi atau Kapitalisasi Politik di Indonesia posisi Dirjen Pajak menjadi posisi yang diperebutkan kekuatan politik untuk mengisi “pundi-pundi”.

“Jangan-Jangan posisi Dirjen Pajak itu posisi basah yang diperebutkan oleh para tokoh politik (untuk) jadi pundi-pundi untuk membiayai politik?” ujarnya lagi.

Kemudian nanti yang jadi pengantinya adalah Dirjen yang mudah dikendalikan oleh kekuatan politik sebagai sumber dana.

Kekhawatiran lainnya ialah karena ketegasan Sigit untuk memenuhi target, tetapi ketika menghadapi pengemplang pajak perusahaan-perusahaan yang punya backing kuat atau mafia-mafia ekonomi Indonesia.

“Kalau sudah gitu, ya kalah Dirjen. Karena posisi Dirjen Pajak ini lemah,” imbuhnya.

Politik di Indonesia, kata Deddy politik uangnya sangat kuat. “Siapapun yang ngin menjadi anggota DPRD harus punya uang. Jadi pejabat juga nyogok. Bukan karena kompetensi,” paparnya.

Sikap Ksatria
Namun apabila benar karena tidak mencapai target, kata Deddy dirinya sangat setuju. Itu merupakan budaya baru di Indonesia. Kalau tidak mencapai target kerja berani mundur atau diganti. “Saya sangat setuju sesuai dengan etika birokrasi,” ujarnya.

Deddy menilai apabila memang benar itu karena tidak mencapai target, artinya tidak punya prestasi itu sikap gentleman. Berani mundur dan digantikan oleh yang lain.

“Saya dengar beliau (Sigit) itu tidak punya kasus. Jadi bagus karena faktor tidak berprestasi,” tambahnya.

Kemudian yang penting ialah penggantinya harus benar-benar ahli dibidang pajak. Kemudian pemetaan jabatan juga harus lebih mendukung pada target capaian kinerja.

Harusnya ada pengaruhnya kepada instansi lain. Budaya malu itu penting. Buat pejabat lain juga sama. Sikap ksatria perlu didorong publikasi yang positif.

“Didorong bisa melalui pers secara meluas,” ujarnya. (Teddy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.