Jakarta, Obsessionnews – Kader Partai Golkar terus mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengakhiri konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar. Rencananya munaslub akan diadakan Oktober 2015 sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang.
Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Mahyudin mengatakan, Munaslub tersebut akan menentukan posisi partai berlambang pohon beringin itu apakah akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) atau akan merapat bersama partai pendukung pemerintah.
“Nanti siapa yang akan terpilih siapa yang jadi Ketua Umum (Ketum) memberikan arah kearah mana golkar akan berjalan, mendukung pemerintah atau berada diluar pemerintah,” kata Mahyudi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Saat kini sudah jelas, sikap politik dua kubu Partai Golkar berbeda. Kubu Agung Laksono lebih condong untuk mendukung pemerintah. Sementara kubu Aburizal Bakrie lebih condong bergabung di KMP menjadi partai oposisi.
Namun, ia melihat dari akar sejarah Partai Golkar selalu mendukung pemerintah, meski kalah dalam Pemilu. “Kalau saya mungkin lebih cenderung bukan menjadi penyeimbang, jadi mitra pemerintah. Karena dengan berada di pemerintahan kita bisa lebih banyak berkarya bagi negri ini,” tuturnya.
Menurutnya banyak keuntungan positif yang akan didapatkan oleh Golkar jika mau mendukung pemerintah. Selain alasan di atas, berkoalisi dengan pemerintah dinilai juga akan memperbaiki suara Golkar dalam Pemilu 2019, seperti yang sudah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
“Ya, kita tidak bicara meninggalkan KMP atau tidak, bisa tetap berkoalisi di KMP tapi bisa seperti yang ditunjukan pak Zul (Ketua Umum PAN-red). Saya kira masuk akal karena semua orang menginginkan partainya menang dipemilu akan datang,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Ancol Yoorrys Rahweyai mengaku telah mendapat dukungan dari petinggi Golkar Jusuf Kalla untuk mengadakan munaslub pada Oktober 2015. Munaslub ini diharapkan bisa membentuk kepengurusan baru Partai Golkar sebelum Pilkada.
Selanjutnya, Yorrys mengatakan, pihaknya akan membicarakan masalah teknis legalitas peserta munaslub pada Senin (14/9) bersama kader-kader muda Partai Golkar, seperti Nurdi Halid, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Airlangga dan lain sebagainya.
“Jadi dua kekuatan ini, kita mulai sebagai peserta, mulai legalitas yang sama. Tim juga sepakat tidak terlibat sebagai tim sukses atau calon, independen saja,” kata Yorrys, Sabtu (12/9).
Dengan melihat kondisi Golkar saat ini, ia tidak yakin konflik Golkar bisa diselesaikan secara hukum. Menurutnya proses hukumnya terlalu lama. Sementara Pilkada serentak sudah di depan mata. Ia berharap dua kubu mengedepankan kepentingan dan keutuhan Partai Golkar. (Albar)
