Rabu, 13 November 19

Mulai Hari Ini, MUI Bukan Penerbit Sertifikat Halal BPJPH Libatkan Polisi untuk Penerapan Wajib Sertifikasi Halal

<span class=Mulai Hari Ini, MUI Bukan Penerbit Sertifikat Halal BPJPH Libatkan Polisi untuk Penerapan Wajib Sertifikasi Halal">

Jakarta – Pemerintah mulai menetapkan kewajiban sertifikasi halal per 17 Oktober 2019. Kewajiban halal itu mencakup industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), hingga restoran/katering/dapur.

Penerbitan sertifikasi halal itu nantinya menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) untuk menerbitkan sertifikasi halal beralih ke BPJPH.

“Apa pun kondisinya, 17 Oktober sudah di depan mata. Tak boleh ada kata mundur, apalagi mengelak. BPJPH yang diamanahi UU untuk melaksanakan jaminan produk halal, siap tak siap harus siap,” ujar Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki, dalam keterangannya di laman Kemenag, Rabu (16/10/2019).

Amanat yang dimaksud Mastuki yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), seluruh produk yang ada di Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal itu termaktub di Pasal 4 yang berbunyi:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk mengeluarkan sertifikasi halal, dibentuklah BPJPH. BPJPH menjadi salah satu unit Eselon I di Kementerian Agama.

Sehingga kewenangan menerbitkan sertifikasi halal atau bahkan mencabutnya, kini ada di bawah Kemenag sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (3) UU JPH:

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Masih dalam UU tersebut, BPJPH mulai bekerja menerbitkan sertifikasi halal 5 tahun setelah UU JPH diundangkan. Diketahui UU JPH disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan Menkumham Amir Syamsuddin pada 17 Oktober 2014. Artinya mulai Kamis (17/10) besok, UU JPH ini memasuki 5 tahun.

Ketentuan itu diatur di Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi:

Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dihapusnya kewenangan menerbitkan sertifikasi halal itu sempat membuat LPPOM-MUI menggugat sejumlah pasal UU JPH ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Agustus 2019. LPPOM-MUI meminta MK menghapus pasal yang mengatur keberadaan BPJPH di UU JPH.

Gugatan itu dibacakan dalam sidang awal pada 17 September 2019. Namun LPPOM-MUI akhirnya menarik gugatannya pada 20 September 2019.

Tak diketahui alasan penarikannya. Tetapi tak adanya gugatan itu membuat BPJPH yang diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Oktober 2017, bisa bernafas lega.

Lantas apakah MUI sama sekali tak dilibatkan dalam sertifikasi halal?

Saat meresmikan BPJPH, Lukman mengatakan peran MUI tetap penting. Meski tak lagi berwenang menerbitkan sertifikasi halal, kata Lukman, MUI tetap memiliki peranan di dalamnya. Hal itu pula yang ditegaskan Mastuki.

Masduki menyebut ada 3 peran yang dimiliki MUI dalam penerbitan sertifikasi halal sesuai Pasal 10 UU JPH.

“MUI sebagai partner strategis BPJPH dalam 3 skema utama kerjasama: akreditasi LPH, sertifikasi auditor halal, dan penetapan kehalalan produk. LPPOM-MUI saat ini adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan fungsi LPH, yakni pemeriksaan dan/atau pengujian produk,” ucap Mastuki.

Pelibatan MUI itu juga disampaikan Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso. Ia mengatakan penerbitan sertifikat halal tetap mengacu pada fatwa MUI.

“BPJPH kan lembaga pemeriksa halal, administrasi pemeriksaan. Nanti di lapangan ada auditor halal lalu dikirim ke BPJPH dan di MUI nanti ada fatwa halal,” kata Sukoso.

Adapun soal pengurusan kewajiban sertifikasi halal, kata Sukoso, diberikan waktu hingga lima tahun mendatang, yaitu sampai 17 Oktober 2024.

BPJPH Libatkan Polisi untuk Penerapan Wajib Sertifikasi Halal
Pemerintah akan mulai menetapkan kewajiban sertifikasi halal per 17 Oktober 2019. Hal itu sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kewajiban halal itu mencakup industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), hingga restoran/katering/dapur. Meski demikian, pemerintah memberi waktu pengurusan kewajiban sertifikasi halal tersebut hingga lima tahun mendatang, yaitu sampai 17 Oktober 2024.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso mengatakan, pihaknya setelah ini akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain melibatkan Kanwil, ia mengaku akan menggandeng pihak Kepolisian dalam proses tersebut.

“Karena gini kan ya, masa berlakunya sebetulnya 17 Oktober artinya masa itu masa pembinaan. Jadi kalau ada yang salah ya dibina bukan diajukan suatu proses yang lain. Laporan kita, kita berikan untuk dibina sehingga membutuhkan Kepolisian untuk bisa memahami itu,” kata Sukoso di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (14/10).

Selain itu, Sukoso memastikan sudah berkoordinasi juga dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Ia mengharapkan proses ini berjalan lancar sehingga peraturan yang dibuat bisa diterapkan dengan baik.

“Kalau bahasa koordinasi kan dalam kita bekerja selama ini misalnya contoh dalam mencermati PMA (Peraturan Menteri Agama) ya kita bekerja sama dengan LPPOM MUI, MUI tentunya induknya, kemudian masalah kurikulum auditor halal yang ngajar juga dari MUI,” ujar Sukoso.

Sukoso mengakui ada kesulitan yang harus dihadapi dalam penerapan proses ini. Menurutnya yang menjadi tantangan adalah harmonisasi peraturan dengan kementerian lainnya.

“Kesulitannya kan banyak gandeng kementerian, lembaga lain. Kalau kita contoh PMA sudah tiga bulan yang lalu selesai tapi kan harus komunikasi, harmonisasi dengan lembaga lainnya dan itu membutuhkan kesabaran,” ungkap Sukoso seperti dilansir Kumparan. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.