Minggu, 9 Agustus 20

MUI: Hormati Lembaga Negara yang Diberi Kewenangan oleh Konstitusi

MUI: Hormati Lembaga Negara yang Diberi Kewenangan oleh Konstitusi
* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  menyerukan untuk menghormati lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi. (Foto: Twitter @Warta_MUI)

Jakarta, Obsessionnews.com – Menyikapi perkembangan sosial kemasyarakatan pasca Pemilu 2019, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melaksanakan rapat pleno komisi fatwa di Jakarta, Kamis (2/5/2019) siang. Hal itu dalam rangka sumbangsih terhadap kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, dalam rapat tersebut tersebut disepakati pentingnya seluruh elemen bangsa, lebih khusus umat Islam, untuk menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, senantiasa memelihara ukhuwah dan persaudaraan, serta menghindari rasa saling curiga.

 

Baca juga:

Petinggi MUI Sebut Tengku Zulkarnain Ceroboh

Soal Kafir, MUI Sebut NU Punya Dalil yang Bisa dipertanggungjawabkan

Muslim Uighur Ditindas, MUI Prihatin

 

“Rapat juga menyerukan untuk menghormati lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi. Mempercayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjalankan tugas secara baik terkait dengan proses Pemilu hingga tuntas. Jangan saling curiga, serta menyebarkan informasi yang menyebabkan terjadinya keresahan di masyarakat. Jangan membangun opini menyesatkan yang melemahkan fungsi negara,” tutur  Asrorun melalui keterangan tertulis, Kamis.

Menurutnya, jika ada masukan, ketidakpuasan, kritik, atau protes, sampaikan dengan cara yang baik sesuai mekanisme yang dibenarkan.

“Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, dan dampak yang ditimbulkan juga baik,” tandasnya.

Pada saat yang sama MUI juga mengimbau agar aparatur negara bekerja dengan penuh dedikasi, amanah, untuk kemaslahatan bangsa.

Ijtima Ulama

Komisi Fatwa MUI juga meminta masyarakat untuk menjadikan hasil  ijtima ulama Komisi Fatwa terkait dengan masalah strategis kebangsaan dijadikan sebagai pedoman.

Terkait dengan masalah strategis kebangsaan, forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa telah menghasilkan beberapa fatwa yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam menghadapi masalah mutakhir.  Di antaranya  tentang peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI; Prinsip-prinsip   ajaran   Islam   tentang   hubungan   antar   umat beragama dalam bingkai NKRI; Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Islam; Kriteria ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) dan batasannya; Menjaga eksistensi NKRI dan kewajiban bela negara.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa dilaksanakan rutin setiap tiga tahun, sejak 2003. Forum ijtima ulama Komisi Fatwa diikuti oleh seluruh pimpinan komisi fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas syariah PTAI, serta individu yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam.

Lingkup pembahasan dalam forum Ijtima Ulama adalah masalah-masalah keagamaan kontemporer untuk jadi panduan dan pegangan umat dan pemerintah. Baik terkait dengan  masalah strategis kebangsaan (masail asaiyyah wathaniyyah), masalah fikih kontemporer  (masail fiqhiyyah muashirah), maupun masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyah). (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.