Jakarta – Semakin tingginya angka pelaku korupsi di Indonesia, mendorong kelompok Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah untuk mendirikan Madrasah anti korupsi sebagai bentuk kepedulian dalam pemberantas korupsi di Indonesia.
“Saya pikir perlu ada penangan khusus dalam mendidik generasi kita agar tidak melahirkan mental-mental yang korup. Di Indonesia ini pelaku korupsi sudah akut maka perlu ada gerakan berjmaah melawan korupsi. Langkah awal kami pengurus Pemuda Muhammadiyah akan mendirikan Madrasah anti korupsi yang bekerja sama dengan ICW dan KPK. Melalui metode ini kami akan memulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri,” ungkap Ketua PP Pemuda Muhammaidyah, Dahnil Ansar Simanjuntak di sela-sela sambutannya pada acara pelantikan PP Muhamadiyah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa malam (23/12/2014).
Ia menegaskan, untuk mengawali pemberantasan korupsi di Indonesia maka tentunya perlu dimulai dari diri kita. Dalam hal ini, jelasnya, PP Pemuda Muhamdiyah memprioritaskan pemberantasan korupsi secara berjamaah karena korupsi telah merampas hak masyarakat, publik, gizi anak bangsa, tatanan sosial, ahklak anak bangsa.
Menurutnya, gerakan berjamaah melawan korupsi ini merupakan gerakan politik Muhamdya selain itu juga memiliki agenda ekonomi, sosial dan budaya. Agenda prioritas ini merupakan bentuk konsistensi dalam keputusan saat Mukhtamar di padang tepatnya 20-22 November yang lalu.
“Gerakan berjamaah melawan korupsi akan menjadi gerakan besar di kalangan pemuda, dimana Pemuda Muhammadiyah ada sekitar 20 juataan, maka kami akan memilih dan mendorong semua Pemuda Muhammadya untuk terlibat dalam gerakan-gerakan pemberantasan anti korupsi dengan dimulai dari diri sendiri,” tuturnya.
“Kami mulai dari pembenahan watak dan karakter anti korupsi di Pemuda Muhammadiyah. Maka dengan itu kami mendirikan madrasah anti korupsi, dimana aktifis Pemuda Muhammadiyah akan dibangun kapasitasnya supaya bisa melawan praktek-praktek korupsi di berbagai daerah. Kami akan mengkampanyekan juga gerakan anti korupsi ini ke kelompok Islam lainnya sampai di grassroot akar rumput,” tambahnya.
Dahnil juga menilai bahwa gerakan anti korupsi selama ini dijadikan sebagai gerakan elite sehingga Pemuda Muhammadiyah mengganggap perlu ada gerakan anti korupsi akar rumput. Alasan Pemuda Muhamadiya mengajak pemuda atau masyarakat, tegas dia, karena mereka mengganggap korupsi di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya beberapa kelompok namun harus diselesaikan secara berjamaah.
Di Indonesia, lanjutnya, sudah ada KPK yang mengurusi korupsi namun Muhamadiyah menilai perlu melibatkan berbagai kelompok dalam agenda pemberantasan korupsi ini. “Kami juga melibatkan ICW dan KPK dimana tahun pertama kita sebut dengan madrasah anti korupsi yang sementara ini kami sedang membangun madrasah anti korupsi ini di berbagai kampus terutama kampus Muhamadiyah di seluruh Indonesia,” terangnya.
“Dimana kelasnya akan mempersiapkan aktifitas-aktifitas anti korupsi, selain itu juga kami dan teman-teman pemuda Muhamadiya lainnya menempelkan stigma anti korupsi sehingga kita sendiri takut untuk melakukan korupsi,” tandasnya.
Korupsi Jadi Penghambat
Dahnil Ansar menegaskan, Pemuda Muhammadiyah ingin memulai budaya anti korupsi ini menjadi budaya anak muda dan itu penting karena hambatan pembangunan kita adalah adanya korupsi. Madrasah akan dibangun setiap Universitas Muhamadiyah dan swasta sedangkan sementara ini ada di Ahmad Dahlan dan di Universitas Muhamadiyah Tangerang serta Uhamka.
“Kita akan menduplikasi aktifitas gerakan anti korupsi melalui pola ini melalui satu atau dua semester dengan ditopang gerakan akar rumput dan kami tidak mau gerakan ini gerakan elit seperti LSM yang dimana selama ini dikenal dengan gerakan elite maka kami menunjuka kepedulian kami dengan cara begini. Kita harus menjadi guru dalam diri kita,” paparnya.
Gubernur Banten Rano Karno yang hadir juga mengapresiasi tindakan Pemuda Muhammadiyah dalam mengambil andil guna melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Saya pikir harus ada pelopor generasi sebagai bentuk akselerasi dalam melawan korupsi. Saya juga sebagai Gubernur di Banten mengambil langka dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan Perda mengenai gratifikasi. Dan kami merupakan daerah pertama yang menerapkan Perda tersebut yang ditetapkan oleh KPK,” ujar Rano.
Melalui agenda Pelantikan PP Pemuda Muhammadiya ini juga langsung dilanjutkan dengan pendandatangan MoU kerja sama pemberantasan korupsi dengan ICW dan KPK. Dalam acara ini juga disaksikan langsung oleh Koordinator ICW Ade Irawan, PP Pemuda Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Ketua Komisi VIII DPR RI Nasir Bahar, Gubernur Banten Rano Karno, Komisi Penyiaran Pusat Fajar A Isnugroho, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sulsel, Abdul Rachat Noer, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Pimpinan Komisi VIII DPR RI Saleh Partoanan Daulay, Mukhair Papar, Bahktiar, Hajriyanto Y Tohari, Abdul Mukhti, Idi Mudazat, Idul Muslimin dan lainnya. (Asm)
