Senin, 29 November 21

MoU Newmont dan Dugaan Tindak Pidana

MoU Newmont dan Dugaan Tindak Pidana

Jakarta, Obsessionnews – Deputi Advokasi dan Kebijakan LBH Solidaritas Indonesia, Ahmad Suryono SH MH menilai, sikap lunak Pemerintah RI melawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sangatlah mengherankan.

Pasalnya, selepas larangan mengekspor konsentrat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 170 UU Minerba, PT. NNT masih mendapat privilege melalui MoU yang diteken oleh Dirjen Minerba dan dilanjutkan dengan pemberian Surat Persetujuan Ekspor (SPE).

“Dengan ‘jembatan’ dua regulasi tersebut, Newmont sampai detik ini masih bebas mengeruk kekayaan alam kita. Tapi tahukah kita, bahwa perbuatan tersebut menyimpan dugaan adanya beberapa tindak pidana?” ujar Ahmad Suryono dalam keterangan persnya, Selasa (14/4/2015).

Ia pun memaparkan dugaan tindak pidana tersebut. Pertama,  penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Dirjen Minerba, R. Sukhyar, berpotensi dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi dimana seorang pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan suatu korporasi, sebagaimana diatur di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Kedua, perbuatan Dirjen Minerba juga patut diduga menyalahi ketentuan Pasal 421 KUHP yang berbunyi “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Ketiga, dokumen MoU sangat sulit ditemukan, baik di laman web site Ditjen Minerba, Kemen ESDM atau PT. NNT. Sulitnya kami menemukan dokumen ini patut dipertanyakan motifnya. Perbuatan ini patut dikualifikasi sebagai upaya menyembunyikan informasi penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Jadi, masih patutkah kiranya Newmont mengeruk kekayaan alam kita dengan serampangan? Bertingkah seperti penjajah menindas kita?” tandas Deputi LBH Solidaritas Indonesia.

Ahmad Suryono menegaskan, sidang lanjutan Gugatan PTUN terhadap Dirjen Minerba akan digelar pada 15 April 2015 pukul 10.00 WIB di Pengadilan TUN Jakarta. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.