Subang, Obsessionnews – Moratorium (penghentian) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya Penatalaksana Rumah Tangga ke tujuan 21 negara Timur Tengah (Timteng) dalam jangka pendek merugikan puluhan ribu TKI Jawa Barat (Jabar). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko, menegaskan moratorium yang diberlakukan sebenarnya disampaikan Menterinya Muhaimin Iskandar untuk tahun 2017.
“Khusus untuk penatalaksana rumah tangga ini ada suatu hal yang berbeda dipercepat oleh Menteri Hanif Dakhiri menjadi tahun ini untuk 21 negara Timur Tengah itu suatu yang merugikan,” ujar Hening kepada obsessionnews.com di sela-sela kegiatan mendampingi Gubernur Jabar di Subang Jabar, Rabu (6/5/2015).
Karena jumlah TKI ke Timur Tengah paling banyak dari Jawa Barat. “Pengirim TKI terbesar (ke Timur Tengah) adalah Jawa Barat,” ujarnya. Ada satu PPTKIS yang biasa sekali ngirim 100 orang. Sekarang tidak bisa ngirim lagi. Jumlah yang terdaftar dalam perhimpunan PPTKIS di Jawa Barat ada 90-an perusahaan.
Disnakertrans Provinsi Jabar hingga kini belum menganalisa antisipasi bagi TKI yang siap berangkat ke Timteng tetapi keburu ditutup. “Nah itu belum sampai analisis untuk mengantisipasi bagi warga Jawa Barat yang akan berangkat tetapi keburtu ditutup,” tambahnya.
Untuk itu pihaknya, lanjut Hening, punya kewajiban untuk merubah cara berfikir TKI yang lulusan SD dan SMP yang tidak punya keterampilan untuk berangkat menjadi TKI ke Timteng.
Untuk jangka panjang, kata Hening, ini merupakan pembenahan bisa lebih meningkatkan perlindungan sesuai Undang-Undang 29 tahun 2004 harus disiapkan dalam suatu pelatihan selama 200 jam. Tetapi sekarang ada yang belum seminggu sudah siap diberangkatkan dan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). “(Saya akui) untuk jangka panjang sangat bagus. Tetapi untuk jangka pendek sangat mengagetkan,” ujarnya.
Setiap TKI yang diberangkatkan telah dibekali pelatihan yang cukup. “(Nanti) tidak ada lagi TKI yang diberangkatkan tanpa pelatihan yang cukup,” paparnya.
Dampak lainnya akan menutup PPTKIS yang tidak siap menyesuaikan menyediakan TKI formal untuk ikirim ke Timur Tengah. “Dia ‘kan tidak sanggup untuk merubah menjadi (TKI yang) formal. Pelan-pelan tutup. Mau kirim siapa lagi yang dibutuhkan di Timur Tengah.” paparnya.
Menurutnya, hal itu salah satu yang diinginkan oleh Kementrian Tenaga Kerja untuk mengurangi PPTKIS yang cenderung kurang memperhatikan keselamatan tenaga kerja. (Teddy Widara)
