Banda Aceh, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan ada ‘dana siluman’ sebesar Rp12,1 triliun yang bersumber dari APBD 2015 terkait perbedaan anggaran yang dikeluarkan DPRD DKI. Ahok melaporkan ‘dana siluman’ tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/2) lalu.
Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Dr Syukriy Abdullah menilai, Gubernur Ahok telah melakukan gebrakan yang besar. Hampir tidak ada Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang berani melakukan langkah seperti Ahok tersebut karena pasti mempunyai resiko yang sangat besar.
“Kebetulan sekali fenomena ini sangat relevan dengan disertasi saya di UGM dengan topik Perilaku Oportunistik DPRD dalam penganggaran daerah. Saya berkeyakinan hal ini berlaku untuk semua tingkatan, dari Senayan hingga Kabupaten/Kota. Khusus untuk Jakarta, hal ini sangat menarik, karena kasus Ahok vs DPRD bisa menjadi Pilot Project untuk seluruh Indonesia dalam mengungkap para Mafia Anggaran,” kata Syukriy kepada Obsessionnews.com, Senin (2/3/2015).
Menurut Syukriy, semua ini berawal gaya kepemimpinan Ahok yang to the point (blak-blakan/transparan), cenderung keras/terbuka dan tanpa tedeng aling-aling (apa adanya– red). “Hal ini membuat comfort zone para legislatif dan eksekutif yang selama ini terjalin sangat baik menjadi sangat terganggu. Sehingga mereka bersama-sama ingin memakzulkan Ahok dengan Hak Angketnya. Pelaporan Ahok tentang dana siluman merupakan langkah yang tepat,” tandasnya.
“Berbicara politik anggaran, jenis korupsi anggaran ada dua yaitu korupsi pada saat penganggaran dan korupsi pada saat pelaksanaan anggaran. Jika ada yang berpendapat bahwa tidak ada unsur Korupsi dan Kerugian Negara dalam kasus anggaran Siluman dalam APBD 2015 karena anggaran itu belum dilaksanakan, itu merupakan pendapat yang keliru. Saat ini bola ada di tangan KPK. Oleh karena itu, KPK jangan ragu-ragu,” ungkap Syukriy yang juga Doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Ia pun membeberkan, pada tahun 2012, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Dari 33 provinsi yang ada, Seknas FITRA melakukan survei. Hasilnya mengejutkan, Jakarta masuk ranking pertama wilayah terkorup dan disusul kemudian Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara dan seterusnya.
“Temuan-temuan seperti ini seharusnya membuat semua menjadi lebih peka. Korupsi politik di Indonesia menganut perilaku kebersamaan yang melibatkan stakeholder sehingga terjadi korupsi sistemik. Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus berterimakasih kepada Ahok karena telah memulai gebrakan-gebrakan dalam menyembuhkan penyakit korupsi sistemik di Indonesia yang berawal dari Jakarta,” tegas putra Aceh ini. (Agung Sanjaya)
