Jumat, 29 Oktober 21

MKD DPR Harus Tegur Eko Patrio dan Desy Ratnasari

MKD DPR Harus Tegur Eko Patrio dan Desy Ratnasari
* Ray Rangkuti.

Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memanggil dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Desy Ratnasari dan Eko Patrio.

Sebab, kedua mantan publik figur ini telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, karena masih ‘ngamen’ menjalankan aktivitas bisnis hiburannya sebagai MC dalam acara talkshow dan kuis di stasiun TV swasta.

‎”Kayaknya MKD perlu memanggil Desy dan Eko Patrio tuh. Sudah jadi anggota DPR kok, masih ngasuh acara talkshow dan lainnya di TV swasta, jelas itu tak patut,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi, Jumat (26/2/2016).

Menurutnya, berdasarkan UU dan Tata Tertib (Tatib) DPR, seluruh anggota DPR sudah harus meninggalkan kegiatan bisnis mereka terhitung sejak mereka menjadi anggota DPR. Sebab, dikhawatirkan bisnis itu bisa mengganggu kinerja DPR.

“Kalau mereka dapat honor dari kegiatan itu, ya itu masuk kategori bisnis,” ujarnya. Ray memaparkan, pelanggaran yang dilakukan Desy Ratnasari dan Eko ‘Patrio’ seperti yang diatur dalam kode etik DPR.

Ray menyebut, ‎dalam pasal 2 ayat (1) anggota DPR wajib mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kedua, pasal 2 ayat (2) mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan tugas demi kepentingan dan kesejahteraa  rakyat.

Ketiga, pasal 2 ayat (4) menjaga harkat dan citra dalam menjalankan kebebasannya berekspresi, berkumpul dan mengeluarkan pikiran lisan atau tulisan. Keempat, pasal 3 ayat (2) bahwa anggota DPR memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berprilaku.

Kelima, pasal 6 ayat (4) bahwa Anggota DPR dilarang menggunakan jabatan u keuntunvan pribadi. Keenam, Pasal 12 disebutkan Anggota wajib mendahulukan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota.‎

“Jadi sebaiknya mereka fokus saja untuk menjalani tugas-tugas kedewanan mereka, tak perlu mundur hanya perlu untuk fokus. Apalagi sekarang ini ada 30 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas,” himbaunya.

Dia menegaskan, MKD harus memeriksa kedua anggota DPR FPAN ini serta pimpinan FPAN harus mengingatkan anggota nya. ‎”Kalau milih jadi anggota DPR ya fokuslah jadi anggota DPR, pelajari seluk beluknya, tingkatkanlah kapasitas. Keduanya tak terlihaat dan terdengar geliatnya di DPR. Baiknya mereka buat sesuatu yang membanggakan pemilihnya selama jadi anggota DPR,” tuturnya.

Meski demikian, Ray tidak akan melaporkan masalah ini ke MDK, melainkan dirinya hanya mengingatkan anggota DPR harus fokus pada tugasnya. Meskipun, berdasarkan aturan yang berlaku di MKD, kasus pelanggaran kode etik anggota DPR baru dapat diproses apabila ada laporan dari masyarakat maupun memproses apabila sudah menjadi bahan konsumsi publik.

“Tidak melaporkan ke MKD, hanya sekedar mengingatkn saja,” pungkasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.