Minggu, 26 September 21

MK Tak Terima Disebut Goblok oleh OSO

MK Tak Terima Disebut Goblok oleh OSO
* Ketua DPD RI Oesman Sapta (OSO).

Jakarta, Obsessionnews.com – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya kecewa sekaligus keberatan dengan pernyataan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) pada program “Sapa Indonesia Pagi” di Kompas TV dengan tema “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” pada 26 Juli 2018 lalu.

Dalam acara tersebut, menurut Guntur, OSO telah mengeluarkan pernyataan tendensius yang menghina wibawa MK, baik secara kelembagaan, individu hakim konstitusi, maupun terhadap putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 182 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Maka terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan surat keberatan kepada yang bersangkutan pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018,” kata Guntur dalam konferensi pers di gedung MK, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Guntur membantah pernyataan OSO bahwa MK tak transparan dalam uji materi pasal tersebut. Menurutnya, setiap permohonan yang diterima MK langsung diumumkan dan diunggah berkas permohonannya ke laman resmi MK, sejak dikeluarkannya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Pemohon.

“Mahkamah Konstitusi kembali mengumumkan dan mengunggah berkas permohonan pemohon, setelah permohonan mendapatkan Nomor Registrasi Perkara,” kata Guntur.

Untuk itu, lanjut Guntur, OSO tak pantas menyatakan MK tidak transparan dalam melakukan proses persidangan. “Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi siapa pun untuk menyatakan tidak mengetahui adanya perkara dimaksud, dan atau menuduh Mahkamah Konstitusi memutus perkara secara diam-diam,” tuturnya.

Guntur juga menegaskan, setiap persidangan di MK selalu terbuka untuk umum baik secara langsung atau melalui layanan siaran langsung MK. Tidak hanya itu MK juga bersikap independen dan bebas dari tekanan politik dalam uji materi ini.

Ia juga menjelaskan, setiap pihak yang berkepentingan dengan uji materi pasal ini bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait atau memberikan keterangan secara ad informandum.

“Namun, selama berlangsungnya sidang untuk mengadili perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, tidak pernah ada pihak yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, atau setidak-tidaknya mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan ad informandum dalam perkara dimaksud,” kata dia.

Sebelumnya, pada siaran tersebut, OSO dinilai mengeluarkan pernyataan yang merendahkan. OSO menilai putusan MK tersebut tak menghargai Komisi Pemilihan Umum (KPU). OSO bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar.

“MK itu goblok. Kenapa? Karena dia tidak menghargai kebijakan yang telah diputuskan, oleh siapa? Oleh KPU. Itu porsinya KPU bukan porsi MK,” ujar OSO dalam siaran itu.

OSO juga mengungkapkan MK tak pernah berkonsultasi dengan DPD atas hal ini. Ia juga menyebutkan MK tak mengumumkan adanya uji materi terhadap pasal tersebut.

“Sebab, ini lembaga keadilan, lembaga hakim yang bermartabat. Kok melakukan tindakan yang tidak bermartabat. MK sudah melakukan politisasi,” ujarnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.