Sabtu, 2 Juli 22

MK Minta Prabowo Perbaiki Berkas Gugatan

MK Minta Prabowo Perbaiki Berkas Gugatan

Jakarta – Hari ini, sidang perdana pemohon sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2014 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail memasukkan materi surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginstruksikan KPU tingkat propinsi dan kabupaten/kota perihal pembukaan kotak suara dalam perbaikan permohonannya di MK. Namun materi surat tersebut masih harus di revisi lagi hingga besok siang (7/8/2014) diserahkan ke MK

Pembacaan berkas gugatan materi surat KPU itu dilakukan oleh anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir sendiri. Yang berlangsung selama sekitar 1 jam diruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Maqdir, surat ini tidak selayaknya diinstruksikan KPU. Karena kotak suara termasuk alat bukti yang disengketakan Prabowo-Hatta. “Surat edaran itu berlaku untuk internal KPU, tidak bisa mengatur keluar. Ini termasuk dalam penambahan baru permohonan kami,” ujar  Maqdir di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

Apalagi, instruksi KPU berlaku sepihak tanpa melibatkan peserta pilpres yang notabene berkepentingan terhadap keberadaan kotak suara.

Ketika dia ditanya , Apa saja penambahan permohonan sengketa PHPU pilpres 2014, namun  Maqdir enggan mengungkapkannya. karena MK belum mengeluarkan salinan permohonannya kepada publik.

“Karenanya pemohon menunggu MK untuk menyampaikan secara mendetail materi permohonannya. Baik menyangkut saksi, alat bukti, formulir pilpres, dan materi permohonan lainnya,”ungkapnya

Setelah kuasanya membacakan surat tersebut, Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan keluh kesah didepan sembilan hakim konstitusi saat sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU Pilpres). Ia mempertanyakan bagimana ia dan pasangannya Hatta Rajasa bisa tidak memperoleh suara di banyak tempat pemungutan suara (TPS).

“Bagaimana mungkin pasangan Prabowo-Hatta bisa mendapatkan hasil 0 di TPS. Padahal ditiap TPS itu ada saksi. Tidak mungkin hanya 0,” ujarnya di gedung MK.

Prabowo pun membandingkan, di negara otaliter dan berpaham komunis seperti Korea Utara pun tidak mungkin seorang pasangan tidak mendapatkan suara sama sekali. “Maksimal mereka memangkan diangka 98 persen tidak samapi 100 persen. Di negara kita bisa 0,” katanya.

Prbowo menambahkan dirinya diusung tujuh partai besar dalam pemilihan presiden kali ini. Dimana jumalah suara hasil pemeilihan legislatif lalu jumlah suara gabungan partai ini mencapai 62 persen di legislatif. Ia mengatakan tunduk pada konstitusi dan demokrasi. Saat ini ia meminta MK jeli mencermati kecurangan yang terjadi dengan masif ini.

“Katakanlah yang benar ya benar, yang salah katakan salah. Kami tidak mau berkuasa diatas kesalahan,” jelasnya.

Usai pembacaan dan keluh kesah Prabowo di persidangan. Ketua MK, Hamdan Zoelva  mengatakan para hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang akan memberikan nasehat.”Sesuai undang undang kami harus memberikan nasihat. Diterima atau tidak diserahkan pada pemohon,” katanya.

Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi menilai pokok permohonan Prabowo-Hatta tidak disusun secara silogisme karena hanya mempunyai premis mayor dan kesimpulan, tapi tidak mempunyai premis minor.

Hakim Konstitusi, Muhammad Alim, menggatakan Tim Prabowo-Hatta perlu lebih memerinci pokok permohonannya. Ia melihat pokok permohonan saat ini dianggap belum konkret.

Hakim Konstitusi, Aswanto Adam mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pengkondisian dalam gugatan.”Petitum saudara bisa disusun tidak mengginakan kalimat bersayap, gunakan kalimat bermakna tunggal,” jelasnya.

Hakim Patrialis Akbar juga meminta gambaran yang lebih rinci mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang disampaikan Prabowo-Hatta.

Hakim Konstitusi, Maria Farida Indratati. Mempertanyakan permasalahan penomeran provinsi. Ia mencontohkan pada kepulawan Riau.”Kepulawan Riau tidak ada data untuk pemeriksaan dalil dan objek disertai alat bukti nomer berapa,” katanya.

Selanjutnya, Zoelva mengatakan tim hukum Prabowo-Hatta diberi waktu 1X24 jam untuk merifisi sesuai nasehat para hakim konstitusi.”Kita tunggu selambat lambatnya besok 7 Agustus  2014) jam 13.00 di MK,” katanya.

Zoelva juga menegaskan, sidang gugatan PHPU yang diajukan oleh Prabowo-Hatta, akan dikebut sesuai dengan aturan KPU dan MK tentang waktu penyelesaian perkara seperti ini, yaitu 14 hari kerja.

“Sidang ini sangat cepat. Sebab Undang-undang hanya memberikan waktu 14 hari kerja. Karena itu, saya sampaikan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya,” katanya saat memimpin sidang.

Dengan tebatasnya waktu ia mengatakan MK akan melakukan pembatasan jumlah saksi dalam peridangan. “Saya minta saksi di data dengan baik. Jumlah akan dibatasi. Saya harap bisa dilaporkan kepanitraan satu hari sebelum sidang,” jelasnya.

Untuk mengejar waktu yang terbatas MK juga sudah menyiapkan jadwal sidang yang sangat padat. “Kita akan sidang dari pagi, siang, sore dan kalo diperlukan malam,” katanya.

Hamdan menyebutkan beberapa tahap yang akan dilalui dalam sidang gugatan PHPU ini. “Hari kita mendengarkan pemohon. Nanti kita akan memberikan nasehat karena ini kewajiban,” jelasnya.

MK sudah mengatur jadwal sidang pembuktian tanggal 8 Agustus. Dilanjutakan jadwalkan saksi sampai 15 Agustus. “18-20 Agustus kita manfaatkan untuk analisi fakta. 21 Agustus kita akan putusan perkara,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.