Selasa, 22 Oktober 19

MK Batasi Saksi Hanya 15 Orang, BPN Ajukan 30

MK Batasi Saksi Hanya 15 Orang, BPN Ajukan 30
* Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. (Foto: Suara.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, untuk menghindari banyaknya saksi yang dihadirkan baik dari pemohon maupun termohon, maka pihaknya membatasi jumlah saksi yang bisa dihadirkan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

 

Baca juga:

Bongkar Kecurangan Pilpres, BPN Hadirkan 30 Saksi

Kesimpulan Mahfud MD Usai Melihat Sidang Sengketa Pilpres di MK

KPU dan Bawaslu Serahkan Jawaban Gugatan PHPU Pilpres ke MK

 

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja. Jika saksi yang dihadirkan terlalu banyak bisa memakan waktu cukup lama. “Iya, saksi dan ahli masing-masing pihak dibatasi,” ujar Fajar dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6/2010).

Fajar mengatakan, sebelum sidang pendahuluan pada 14 Juni lalu, para hakim MK sudah memutuskan jumlah saksi dan ahli masing-masing pihak dalam sidang PHPU Pilpres. Keputusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Rapat memutuskan, masing-masing pihak baik pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno), termohon (KPU), dan pihak terkait (Jokowi-Ma’ruf) bisa menghadirkan 15 saksi dan dua ahli. “Saksi untuk masing-masing pihak sudah diputuskan oleh Majelis Hakim kemarin. Untuk saksi 15 orang dan ahli dua orang, ” ungkap Fajar.

Pada Pasal 41 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Pilpres, menyebutkan bahwa Mahkamah dapat membatasi saksi dan ahli yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait.

PMK Nomor 4 ini juga mengatakan bahwa keterangan saksi yang ditugas secara resmi oleh pemohon, termohon dan pihak terkait serta bisa berasal dari pemantau Pemilu yang mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Bawaslu.

Sementara ahli yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait harus mendapatkan persetujuan MK sebelumnya memberi keterangannya.
MK juga berwenang memanggil saksi dan ahli lain selain yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya.

Sebelumnya Juru bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, pihaknya sudah mengajukan 30 saksi. Namun para saksi yang berasal dari sejumlah daerah itu meminta jaminan keselamatan untuk bersaksi ke MK. Sebab disituasi yang sedang memanas ini, secara pribadi mereka dan keluarganya takut terancam. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.