Sabtu, 27 November 21

Komisi C DPRD Jatim Desak Puspa Agro Jadi BUMD

Komisi C DPRD Jatim Desak Puspa Agro Jadi BUMD
* Anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan. (Foto: Adi/obsessionnews.com)

Surabaya, Obsessionnews – Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) mendesak Pemprov Jatim menjadikan Pusat Pasar Agrobisnis (Puspa Agro) Jemundo Sidoarjo sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, karena profit yang dihasilkan PT Jatim Graha Utama (JGU) sangat minim. DPRD menilai alokasi dana yang disuntikkan kepada PT Jatim JGU tersebut tidak seimbang dengan kontribusi yang disetorkan, yakni dua persen tiap tahunnya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan mengatakan, setiap tahunnya JGU mendapatkan penyertaan dana modal sebesar Rp 700 miliar, di mana dana tersebut dibagi kepada JGU sebesar Rp 300 miliar, sementara sisanya Rp 400 miliar diberikan kepada Puspa Agro.

Menurut politikus PKS dari daerah pemilihan (dapil) 3 Situbondo- Banyuwangi ini, JGU tidak dapat memberikan kontribusi yang banyak, yakni sekitar Rp 14 miliar atau dua persen tiap tahunnya. Minimnya profit yang dihasilkan JGU tersebut karena terbebani Puspa Agro yang core bisnisnya berbeda.

“Kami mendesak kepada pemerintah agar peran Puspa Agro ditingkatkan menjadi BUMD sendiri, tidak menjadi anak perusahaan JGU lagi. Sehingga JGU tidak terbebani adanya Puspa Agro. JGU dapat fokus terhadap usahanya,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini ketika dikonfirmasi obsessionnews.com, Kamis (7/5).

Pembentukan BUMD ini agar Puspa agro lebih fokus terhadap core bisnisnya yakni menjadi induk perdagangan hasil pertanian. Begitu juga halnya JGU dapat konsentrasi ke pengembangan usahanya bidang properti, sehingga dapat menaikkan pendapatannya setelah melepaskan puspa agro.

Terlepas dari itu, Puspa Agro dapat berkembang jika berdiri sendiri menjadi BUMD. Mengingat saat ini masih banyak problem yang menghambat perkembangan Puspa Agro, salah satunya infrastruktur dan kejelasan sertifikat lahannya.

“Jika menjadi BUMD bisa dibicarakan lagi untuk progres infrastrutur. Memang, infrastruktur jalan mulai Kletek hingga ke gerbang pasar kurang memadai. Begitu juga halnya untuk sertifikat tanahnya, dapat dicarikan jalan keluarnya,” terangnya

Komisi C tidak mempermasalahkan pembentukan BUMD Puspa Agro memakan dana banyak, dan profitnya minim. Komisi C hanya menginginkan manajemennya dapat terukur dan jelas, karena pembentukannya bersifat sosial, yakni membantu petani dalam tata niaga produknya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq setuju dengan pembentukan BUMD Puspa Agro. Namun, Puspa Agro tidak dapat diharapkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak, karena pembentukannya bersifat sosial, yakni membantu distribusi petani.

Jika memang menjadi BUMD sendiri, maka sejak awal harus diputuskan bahwa Puspa Agro tidak menjadi bisnis oriented dari hak kepemilikan Pemprov Jatim. Tiap tahunnya Puspa Agro akan mendapatkan suntikan dana.

“Puspa Agro tidak dapat diharapkan mendapatkan profit banyak, karena sebagai pasar petani. Kecuali menjadi pasar modern. Tapi apa iya bisa jadi pasar modern? Karena keberadaan Puspa Agro untuk memberi harga yang terjangkau kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara untuk sertifikat lahannya, Komisi C mendesak JGU agar segera dapat menyelesaikannya. Komisi yang membidangi keuangan ini tidak dapat memberi batas waktu untuk penyelesaian sertifikatnya karena masih masuk ranah hukum. (Adi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.