Jakarta, Obsessionnews.com – Teka teki arah politik Partai Demokrat pasca Pilpres 2019 ini sudah hampir pasti terjawab. Partai besatuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi kuat bakal mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan elit Demokrat sudah menyatakan komitmennya memdukung Jokowi di pemerintahan.
“Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean, Senin (12/8/2019).
Ia menegaskan apa yang dikatakan nantinya akan menjadi keputusan resmi Demokrat yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Demokrat seperti memimpikan bisa duduk di kursi kabinet kerja jilid II, setelah lebih dari lima tahun absen tidak berada di pemerintahan.
Bahkan gabungnya Demokrat ke pemerintah dinilai sebagai langkah untuk memudahkan jalan bagi putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bisa duduk di kursi pemerintahan. AHY juga sudah bolak balik ke Istana bertemu dengan Jokowi. Demokrat pun sudah menyatakan keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.
Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai untuk memuluskan jalan AHY di 2024 mendatang sebagai capres, Demokrat perlu mencari strategi lain yang menguntungkan untuk AHY dan partai. Menurut Adi, daripada mencalonkan AHY menjadi kandidat di pilpres, akan lebih realistis jika AHY diproyeksikan menjadi menteri, dengan cara merapat ke koalisi pendukung Jokowi.
“Kesulitan yang akan didapat Demokrat dan AHY itu adalah ketika mengincar capres-cawapres. Kalau mungkin merapat ke Jokowi, ya paling sejumlah jabatan menteri itu , biasa,” jelas Adi belum lama ini.
Meski sudah terang-terangan menyampaikan, parpol koalisi pendukung Jokowi, tampaknya menyambut dingin dengan keinginan partai yang didominasi warna biru tersebut. Bahkan, disebut hanya mengincar kursi menteri semata.
“Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet,” kata politisi NasDem Irma Suryani.
Dia menegaskan, keputusan itu berasal di tangan Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif. Serta masukan dari seluruh parpol pendukung awal.
“Keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu,” jelas Suryani.
Setali tiga uang, Politisi PKB Abdul Kadir Karding, menyakini memang ada urusan kabinet. Menurut dia, dengan adanya penambahan partai, maka akan ada pembagian kekuasaan atau power sharing di dalamnya.
“Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargainingnya begitu kan apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR-DPR tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya,” kata Karding.
PDIP juga berpikiran sama, bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat ini, hanya mengincar kue kabinet. “Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti,” jelas politisi PDIP Andreas Hugo Pareira. (Albar)
