Jakarta – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menguji coba Jalan MH Thamrin melarang pemotor lewat adalah kontra jiwa patriotisme MH Thamrin, wong gedean Betawi yang sejarahnya tercatat berjuang bagi kepentingan wong cilik Betawi antara lain lewat Volksraad (Dewan Rakyat).
“Ironis, kini pemobil yang wong gedean justru difasilitasi PemDa DKI Jakarta di jalan protokol yang memakai nama MH Thamrin ketimbang bela wong cilik pemotor,” ungkap Penasehat IWARDA (Ikatan Warga Djakarta) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH yang juga Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) dalam surat elektroniknya ekpaad Obsession News, Jumat (19/12/2014) dini hari.
Menurut Pandji, seharusnya pemotorlah yang diutamakan mendapatkan fasilitas umum jalan kota ketimbang pemobil lewat peraturan gubernur, guna menekan angka lintas harian rata-rata (LHR) kota sekaligus menurunkan angka konsumsi BBM.
“Ingat-ingat! klaim PemPus (Pemerintah Pusat) selama ini adalah bahwa 70 persen lebih pelahap BBM adalah pemobil, bukan?” tandas Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia ini.
Sejalan dengan ide menurunkan LHR Kota itu, jelas Pandji, adalah larangan pemobil komuter masuki kota DKI Jakarta melalui penyediaan lahan parkir di rest area jalan-jalan tol plus bis transit gratis bekerjasama dengan BUMN Jasamarga dan swasta jalan tol.
“Lebih lanjut Pemda DKI Jakarta juga bisa wajibkan pengelola gedung-gedung pemerintah, BUMN, BUMD, swasta untuk menyediakan kamar pondokan pegawai/karyawan (rumah kantor) guna upaya lain turunkan LHR Kota pula sekalian menekan konsumsi BBM plus mengurai kemacetan lalulintas kota,” tutur Deklarator PKP17845 (Poros Koalisi Proklamasi 17845) yang juga mantan Aktivis ITB ini.
Selebihnya, tegas Pandji, Pemda DKI Jakarta haruslah bertanggung jawab menata ulang jalur-jalur lalulintas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (per Sila-5 Pancasila), baik bagi pejalan kaki, pemotor, pemobil, maupun pebiskota terutama di jalan-jalan protokol ibukota.
Sebelumnya, banyak kalangan kurir dan pegawai biasa di bilangan Jl. Thamrin yang mengaku kecewa dengan pelarangan pemotor tersebut. Pasalnya, tempat parkir jauh dari tempat mereka bekerja sehingga harus jalan kaki. Ditambah lagi, motor harus putar-putar dulu untuk mencari lahan parkir sehingga menghabiskan BBM yang kini mahal. Padahal, sebenarnya yang bikin jalan macet itu mobil, kok motor yang dikambinghitamkan?
Lagipula para pegawai bawahan di kantor-kantor Jalan Thamrin itu harus membayar ongkos parkir mahal sekali bagi wong cilik. Sekali parkir saja harus membayar satu jam pertama Rp2000 ditambah Rp1000 per jam. Sehingga, kalau parkir selama dia bekerja 9 jam per hari, maka harus bayar total Rp10 ribu. Nilai uang ini tentunya berat bagi pegawai kelas bawah. Kecuali Ahok mengeluarkan kebijakan parkir gratis sebagai kompensasi untuk motor para karyawan di perkantoran/gedung/plaza di jalan Thamrin?! (Ars)
