Rabu, 12 Agustus 20

Meski KIH dan KMP Sudah Islah, Revisi UU MD3 Ditunda

Meski KIH dan KMP Sudah Islah, Revisi UU MD3 Ditunda

Jakarta – Dua kubu di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih sudah sepakat islah dengan merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Nomor 17 tahun 2014. Namun, sampai saat ini revisi tersebut mengalami penundaan dan diprediksi tidak akan selesai pada 5 Desember 2014.

Anggota DPR Komisi III dari Fraksi PKS, Abu Bakar al Habsyi membantah KMP telah melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Menurutnya, menerima tawaran KIH untuk merevisi bukan semerta-mata langsung merubah pasal-pasal yang sudah ditentukan, ‎ yakni pasal 74 dan 98 yang mengatur mengenai hak angket dan hak interpelasi.

“Namanya merevisi kan nggak ujug-ujug diterima kemudian disahkan, harus diterjemahkan dulu dikaji dulu,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (28/11/2014).

Abu Bakar, menganggap perjanjian dengan KIH sudah selesai, meski tertunda pembahasanya, ia yakin revisi akan selesai sebelum masa reses. Karenanya tidak perlu lagi ada keraguan bahwa DPR akan kembali terpecah menjadi dua kubu seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat.

“Sampai saat ini DPR masih terus bekerja untuk merumuskan kembali UU MD3,” terangnya.

Menurutnya, penundaan revisi UU MD3 sebenarnya juga disebabkan karena semua anggota DPR banyak yang tidak aktif dalam mengikuti rapat-rapat di DPR, terutama di kubu KIH sehingga Abu Bakar menggangap hal itu sebagai bentuk kewajaran. “Kalau mau gerak cepat rapat juga harus datang,” tandasnya.

‎Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding sudah menegaskan kubu KIH tidak akan mengikuti rapat di DPR sebelum revisi UU MD3 selesai. Ia menyesalkan revisi yang harusnya sesuai dengan kesepakatan awal justru mengalami penundaan untuk masuk Program Legislasi Nasional 2014.

“Komitmennya kan sebelum tanggal 5 Desember (sebelum masa reses). Kalau tidak tercapai, maka buntu,” katanya.

‎Apabila kondisi ini terus terjadi maka dipastikan alat kelengkapan dewan tidak bisa mengambil keputusan apapun. Karena, jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi quorum. ‎Untuk itu, Karding berharap revisi itu cepat selesai agar kerja-kerja di DPR bisa berjalan efektif. (Abn)

 

Related posts