Sabtu, 25 September 21

Meski Didukung Oesman Sapta, Ide Munaslub Kadin Tak Direspon Pengurus Daerah

Meski Didukung Oesman Sapta, Ide Munaslub Kadin Tak Direspon Pengurus Daerah

Imar

Jakarta-Desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub ) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sejauh ini hanya didukung Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang dan lima Kadin Daerah yang mengatasnamakan Forum Kadin Provinsi dan Pimpinan Dewan Pertimbangan Pusat tidak mendapat dukungan dari pengurus Kadin daerah yang lain.Bahkan pengurus Kadin daerah mendesak perlunya pengenaan sanksi pada para pelaku Munaslub tersebut.

 

“Kami meminta Kadin pusat untuk melakukan tindakan dan langkah-langkah yang tegas dengan pemberian sanksi siapapun pelakunya baik itu dari dalam kadin provinsi maupun dewan pertimbangan pusat,” ujar Ketua umum Kadin Jawa Barat Agung Suryamal dalam Rapat Koordinasi Kadin Pusat dan Daerah yang dilakukan Kadin Indonesia di Hotel Four Season Jakarta, Kamis (25/4/2013) malam.

 

Agung menilai dinamika yang terjadi akhir-akhir ini dalam tubuh Kadin sudah terlalu jauh ke arah yang negatif, sehingga diharapkan kalangan dunia usaha tidak terpengaruh dan membuang-buang waktu, karena banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi dan menjadi menjadi perhatian bersama.

 

Senada dengan Agung, Ketua Kadin Aceh Firmandez mengatakan, bahwa pihaknya meminta Kadin pusat untuk menindak tegas kepada para pimpinan kadin daerah yang mendukung Munaslub. Karena sebenarnya Kadin-kadin provinsi sudah membuat mandat secara tertulis untuk menolak adanya munaslub.

 

“Lagipula pembentukan Forum Ketua Umum Kadin Provinsi yang diatasnamakan oleh pendukung munaslub sebenarnya belum pernah terbentuk dan perlu dipertanyakan,” tegas dia.

 

Sementara itu Dewan Pertimbangan Kadin DI Jogyakarta Soekamto menjelaskan bahwa Pemberhentian Nur affandi sebagai Ketua Kadin Provinsi DIY, sebagai salah satu pemicu diadakannya Munaslub pada saat itu adalah semata-mata karena kesepakatan Kadin Kabupaten/Kota se-Jogyakarta.

 

“Jadi, daerah Jogya mengharapkan tidak ada istilah munaslub, dan kepengurusan Kadin Pusat harus dituntaskan hingga periode 2015 nanti,” ungkapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Aburizal Bakrie menyayangkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kadin. Menurutnya, dewan pengurus saat ini harus lebih memperhatikan 2 konstituen penting Kadin yang terdiri dari asosiasi-asosiasi yang untuk sektoral dan juga Kadin Provinsi. Dirinya berpesan agar Kadin dapat mengoptimalisasikan peran dan fungsinya sebagai payung dunia usaha dan eksistensinya harus dipelihara dengan baik oleh pihak-pihak terkait di kalangan dunia usaha itu sendiri.

 

 Dewan Kehormatan Kadin Indonesia lainnya MS. Hidayat berpendapat bahwa sebagai anggota Kadin dimana anggota itu aktif di dalamnya harus memiliki sportivitas yang tinggi tanpa harus mengenyampingkan etika dan sikap yang positif.

 

 “Terkait Munaslub, mudah-mudahan tidak sampai terjadi Kadin menjadi 2, dan yang terpenting adalah membuat Kadin ke depan menjadi lebih kuat, berbobot dan berwibawa,”kata Hidayat yang juga Menteri Perindustrian ini.

 

Menanggapi kemelut terkait pelaksanaan munaslub oleh pihak-pihak yang kontra, Ketua umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menuturkan, jika dikatakan bahwa komunikasi kadin pusat dengan daerah kurang baik dan kunjungan kadin pusat ke daerah kurang intens itu sah sah saja, mungkin itu hal yang harus diperbaiki dalam kepengurusan kadin sekarang.”Namun, apakah alasan itu cukup kuat untuk menggelar munaslub?”tegasnya.

 

 Suryo juga mengatakan, pertimbangan untuk menindak tegas harus dilakukan kepada para pelaksana munaslub untuk memenuhi permintaan kadin provinsi yang masih memperjuangkan eksistensi kadin sebagai wadah tunggal dunia usaha.

 

Selain dihadiri oleh Aburizal Bakrie dan MS Hidayat, acara Rakor Kadin Pusat dan Kadin Daerah itu dihadiri pula oleh Dewan Kehormatan Kadin Indonesia lainnya yang merupakan para mantan ketua umum Kadin antara lain Sukamdani Gitosardjono dan Adi Putera Tahir. Menurut data yang dihimpun Kadin, tercatat 22 Pimpinan Asosiasi dan 22 Kadin Provinsi turut hadir dalam Rakor tersebut. (rud)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.