Jumat, 24 September 21

Merawat Perdamaian di Serambi Mekah

Merawat Perdamaian di Serambi Mekah

Oleh: Yunidar ZA *)

Dewasa ini kondisi masyarakat Aceh lebih baik dibandingkan pada era Orde Baru, terutama dalam hal ketentraman dari konflik kekerasan. Aceh dulu punya pengalaman buruk dan pengalaman sesuatu yang istimewa dan tidak pernah dirasakan oleh masyarakat dalam wilayah yang berbeda. Masyarakat di daerah lain tidak merasakan pada masa Daerah Operasi Militer (DOM).

Saat DOM diberlakukan di Aceh, warga Aceh diberikan KTP merah putih dan tidak berlaku KTP nasional. Mobiltas yang selalu dibatasi, ada pemeriksaan identitas (KTP) oleh aparat militer. di tengah jalan ada blokade, drum-drum yang membatasi mobilitas warga. Setiap kecamatan ada pos-pos militer. Setiap hari terjadi kekerasan.

Masa lalu itu memang tidak menyenangkan. Kini masyarakat Aceh mulai bangkit untuk membuat senang atau setidaknya hal ini tidak lagi dirasakan oleh masyarakat (anak cucunya) yang datang belakangan, agar perdamaian terus dirawat. Setiap konflik yang akan muncul ke permukaan harus dicarikan akar masalahnya dan kemudian diselesaikan. Pemerintah dan warga masyarakat diharapkan selalu dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan publik.

Pelajaran masa lalu mendewasakan cara, pola, pemikiran, dan tindakan. Apa yang dilakukan sekarang adalah pondasi untuk masa depan yang lebih baik dan terus memperbaiki keadaan. Aktivitas sosial memang terus berkembang, bahkan tuntutan masyarakat pun akan terus meningkat. Yang jelas kini Aceh sudah menjadi masyarakat terbuka, juga lebih terbuka untuk menerima berbagai perbedaan. Sifat egalitarian harus terus dipupuk.

Apa yang berubah di Aceh sekarang? Pertama, aktivitas di dalam kampus yang notabenenya akademisi, pemikir, calon pemimpin pada masa yang akan datang kini telah berubah menjadi persaingan individu. Dan lulusan perguruan tinggi menghadapi dilema, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Aktivitas Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) seyogyanya menjadi refleksi dalam membangun masyarakat intelektual yang berbasis ilmu pengetahuan.

Kedua, fenomena sosial kaum muda yang menghabiskan waktu di warung kopi menjadi hal yang menarik. Ini memberikan warna tersendiri, yang awalnya juga ikut dalam warung kopi ditemani oleh kaum hawa. Kini akan ada peraturan yang membatasi jam malam buat kaum hawa. Bagaimana ini dimaknai sesuatu yang berbeda dalam keterbukaan di Aceh. Warung kopi seperti suatu komunitas tersendiri yang  tentunya perhatiannya juga tertuju pada permasalahan publik konflik dan perdamaian. Bila terjadi kasus kekerasan akan cepat menjadi diskusi di warung-warung kopi.

Ketiga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan dan berbagai stakeholder, khususnya Badan Kesbangpol, harus menyediakan ruang ‘merawat damai Aceh’ dan menjadi pengingat publik atau dalam sistem peringatan dini (early warning system). Pelibatan publik dalam kelompok-kelompok komunitas menjadi perekat perdamaian. Tentunya juga harus terekam (tercatat) dalam jejak, selalu direview ulang setiap fenomena kekerasan yang muncul agar dapat menghambat berbagai macam konflik dengan kekerasan, terutama gejala konflik asimetris.

Target perawatan perdamaian setelah dilaksanakan kesepahaman menjadi suatu keniscayaan, sesuatu yang bertahan lama dan awet dirawat oleh semua pihak, semua komponen, semua stakeholder dan warga masyarakat terlibat di dalamnya. Sehingga tidak mudah untuk ditarik kembali ke masa lalu, yakni ke masa kekerasan dan kehidupan yang suram.

Pemerintah pusat dan Pemprov Aceh harus memberikan ruang ekspresi yang cukup untuk warganya agar dapat berpartisipasi dalam berbagai kebijakan, dan juga mendorong untuk semua warga masyarakat agar sejahtera. Terutama bagi masyarakat yang dulunya berseberangan kepentingan. Mereka rela ‘memotong senjata’ dan kembali hidup normal dalam profesi masing-masing. Perhatian kepada mereka harus lebih, sehingga mereka benar-benar menjadi bagian dirinya yang dapat bekerja sesuai dengan profesinya, dan pada akhirnya dapat membina kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Demikian juga kepada kaum dhuafa, janda, miskin, fakir dan anak yatim, program untuk mereka harus jelas manfaatnya.

Apakah konflik Aceh sudah selesai atau masih dalam proses penyelesaian? Proses perdamaian di Aceh adalah suatu perjalanan panjang, berjalan dengan baik setiap proses yang dilalui telah sesuai dengan komitmen bersama para pihak yang telah mengakhiri perseteruan. Sekarang dalam masa-masa perawatan damai tentu saja harus diingatkan lagi komitmen yang belum dilaksanakan, apalagi transformasi ke dalam perdamaian berjalan dengan baik dan perkembangan sosial yang terus baru.

Proses ini tidak pernah selesai, berhenti dan akan terus berkembang. Oleh karenanya perlu kesiapan semua pihak terutama pemerintah dan warga masyarakat terus merawat perdamaian di bumi Serambi Mekah.

*) Alumni Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada –(UGM) Yogyakarta

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.