Oleh: Muchyar Yara (Pengamat Politik)
Orang Bijak mengatakan “Histori repeated Itself (Sejarah Selalu Berulang Kembali). Kini kita menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan perpolitikan nasional mengalami pengulangan kembali dari kacamata sejarah, khususnya yang berkaitan dengan “Berhala-Berhala Politik”. Pada Masa Orde Lama kita mengenal Berhala yang namanya “Revolusi Belum Selesai””. “Setiap ucapan maupun perbuatan yang berseberangan dengan Penguasa akan dinilai sebagai “Pengganggu Jalannya Revolusi”.
Pada Masa Orba berhala politiknya disebut “Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan”, dan siapa saja yang mengkritisi ataupun berseberangan dengan Penguasa akan dianggap sebagai Anti Pembangunan. Dimana Orla dan Orba siapapun yang dianggap Änti Revolusi”atau Änti Pembangunan”akan berhadapan UU.No.11 PNPS (UU Anti Subversi). Dimasa sekarang meskipun belum secara “resmi”ditetapkan, mulai bermunculan calon-calon berhala politik baru seperti antara “Kebhinekaan/Keberagaman”, “Keutuhan NKRI” dan “Pancasila”.
Siapa saja yang tidak sejalan dengan Penguasa akan dianggap Anti Kebhinekaan/Keragaman, atau Anti NKRI atau bahkan Anti Pancasila. Dan bagi mereka dipersilahkan berhadapan dengan Perpu No.2/2017 Tentang Perubahan Atas UU.No.17/2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas).
Sebagaimana sejarah telah membuktikan, setiap berhala politik selalu didampingi oleh “Pelindungnya”. Berhala pada masa Orla dan Orba didampingi oleh UU.11 Pnps (UU. Anti Subersi), sementara dimasa kini sekalipun Berhala Utamanya belum dipastikan, tetapi pendampingnya sudah disiapkan, yaitu Perpu Ormas.
Namun sekalipun Para Penguasa sebelumnya di Indonesia pada awalnya berhasil melahirkan Berhala-Berhala Politik, tetapi sejarah juga membuktikan bahwa berhala-berhala itu tidak mampu melindungi kekuasaan yang dimilikinya.
Penguasa Orla tumbang, demikian juga Penguasa Orba juga tumbang setelah 32 tahun berkuasa. Apakah Penguasa saat ini tidak belajar dari prinsip History repeated Itself? Silahkan saja lahirkan Berhala-Berhala Politik baru.
Jakarta, 16 Juli 2017
