Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Politik/Pemerintahan Network for South East Asian Studies (NSEAS )
TADI malam Jumat, 13 Januari 2017, telah diselenggarakan debat pasangan calon (pada) Pilkada DKI Jakarta. Ketiga paslon hadir semuanya dalam debat yang disiarkan media TV.
Seperti biasa, setelah debat gelombang komentator angkat bicara. Bahkan, di medsos masing-masing pendukung paslonnya mengklaim keunggulan paslon dukungan.
Ada seorang pengusaha lembaga survei menilai, sesungguhnya debat paslon disiarkan TV tidak signifikan berpengaruh pada penambahan dukungan calon pemilih alias elektabiltas. Manfaatnya tak lebih cuma memantapkan dukungan yang sudah ada, tidak pindah dukungan. Setidaknya, buat hiburan politik publik.
Dalam perdebatan paslon tadi malam, Ahik mengklaim, mereka punya program terukur. Mereka mengesankan seakan program paslon lain tidak terukur. Padahal program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI entar kalau sudah terpilih pasti semua terukur, ada target diharapkan dengan data kuantitatif, ada volume dan satuan.
Selanjutnya, Ahok mengklaim dia sudah mendapatkan 4 penghargaan terkait IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
Lepas betul atau tidak ada 4 penghargaan itu, menarik untuk disoal yakni kebenaran atau faktual Ahok telah berhasil mengurus IPM rakyat DKI.
Betulkah? Tentu tidak!!
M.Taufiq, Wakil Ketua DPRD DKI, yang punya sangat banyak data urusan pembangunan manusia bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan rakyat DKI, menyoal tentang manipulasi data IPM versi Ahok ini.
Untuk membuktikan apakah Ahok berprestasi mengurus IPM, lihatlah data, fakta dan angka di bawah ini.
Untuk menilai “prestasi”, kalau tak boleh dibilang “gagal”, Ahok dengan indikator IPM, bisa digunakan “Target Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta”. Target ini tertuang di dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Tujuan RPJMD untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah. RPJMD ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan DKI lain.
Indikator IPM dapat dijadikan standar penilaian keberhasilan Ahok mengurus pemerintahan DKI. IPM merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan rakyat DKI. IPM dibentuk atas tiga komponen: umur panjang dan hidup sehat (digambarkan oleh Angka harapan hidup saat lahir/AHH), pengetahuan (diukur melalui rata-rata lama sekolah/RLS dan harapan lama sekolah/HLS) serta standar hidup layak (dari pengeluaran perkapita).
Pada era sebelum Ahok sejak 2007 hingga 2010, IPM DKI meningkat terus dari 76,59 (2007) menjadi 77,03 (2008), 77,36 (2009) dan 77,60 (2010).
Selanjutnya 77,97 (2011) dan 78,33 (2012) dan 78,59 (2013). Target IPM DKI di era Ahok, yakni 78,55 (2014), 78,80 (2015), 79,10 (2016), 79,60 (2017). Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yakni 79,60.
Sebagaimana ditunjukkan, target IPM era Ahok tahun 2014 adalah 78,55. Data, fakta dan angka menunjukkan Ahok hanya mampu mencapai IPM 78, 39. Masih di bawah target. IPM DKI 2015 hingga tulisan ini dibuat, BPS belum menerbitkan. Ada dugaan, data IPM DKI kian jauh dari target 2015, yakni 78,80.
Laporan Pertanggungjawab Ahok disampaikan ke DPRD DKI tahun 2016, tidak terdapat data IPM 2015. Ahok “memanipulasi” data 2014 dijadikan data pertanggungjawaban indikator IPM untuk tahun 2015.
Data, fakta dan angka di atas dapat dijadikan argumentasi dan menjawab soal: apakah Ahok berprestasi urus IPM? Atau, jawab pertanyaan: apakah Ahok layak dapat 4 penghargaan terkait IPM?
Silakan awab sendiri dengan hati bersih dan jujur! (*)
