Kamis, 28 Januari 21

Menurut Luhut, Revisi UU KPK Tidak Melemahkan

Menurut Luhut, Revisi UU KPK Tidak Melemahkan
* Luhut Binsar Panjaitan.

Jakarta, Obsessionnews – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tujuannya bukan melemahkan tetapi menguatkan.

“Kami tidak ada keinginan perlemah KPK,” tegas Luhut B Panjaitan saat rapat gabungan dengan Komisi I dan Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Dalam revisi UU KPK tersebut ada empat poin yang dilakukan perbaikan yakni Dewan pengawas, penyadapan, surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan penyidik independen. Menurut Luhut, keempat poin itu harus dilakukan perbaikan agar pemberantasan korupsi semakin baik.

Misalnya dalam hal penyadapan. Luhut menyatakan aturan penyadapan memang harus diperketat lagi agar KPK tidak sewenang-wenang menyadap orang. Kemudian penyidik tidak boleh dari independen, kata Luhut, itu sudah disepakati KPK.

“Penyadapan kami setuju ada mekanisme di KPK sehingga tidak ada sewenang-wenang.  Penyidik indepnden, permintaan KPK sendiri untuk perkuat KPK,” tegasnya.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.