Senin, 6 Februari 23

Menteri Tedjo Setuju Pembatasan Praperadilan

Menteri Tedjo Setuju Pembatasan Praperadilan

Bogor, Obsessionnews – Pemerintah segera mengadakan rapat bersama dengan penegak hukum untuk menyatukan persepsi mengenai batasan praperadilan. Pemerintah memandang perlu merumuskan sebuah aturan guna membatasi gugatan praperadilan dari para tersangka.

“Walaupun itu memang hak dari orang ajukan pembelaan dirinya boleh-boleh saja. Itu hak orang perorang tetapi kalau memang perlu diatur ya atur seperti apa,” ujar Menko Polhukam, Tedjo Edhie Purdijatno di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015).

Tedjo mengatakan kewenangan untuk mengatur tentang pembatasan praperadilan ada pada pihak Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung. MA dikatakan bisa mengeluarkan SEMA atau PERMA.

“Terus ini seperti kemarin waktu masalah PK untuk hukuman mati itu kan tidak terbatas, nah ini kita batasi supaya ada kejelasan. ini dari Kumham dan MA akan mengatur,” terangnya.

Setelah kemenangan Komjen Budi Gunawan dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, para tersangka korupsi mengambil langkah sama untuk bebas dari jerat hukum KPK.

Untuk mengantisipasi masalah kebanjiran praperadilan, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengambil sikap dengan cara mengeluarkan surat edaran kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN).

Busyro mengatakan, sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi gelombang gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka.

“Bagaimanapun MA bertanggungjawab sebagai puncak peradilan tidak bisa bersikap pasif. Bukankah itu tugas pemimpin untuk atasi masalah,” katanya.

Dia melanjutkan, apabila praperadilan dibiarkan begitu saja oleh Mahkamah Agung, maka tidak hanya KPK yang akan kewalahan menghadapi praperadilan. Menurut Busyro, aparat penegak hukum lainnya pun akan kebanjiran gugatan dari para tersangka.

“Polri dan kejaksaan juga akan kewalahan jika tersangka kasus narkoba dan teror mengajukan praperadilan ramai-ramai,” tuturnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.