Minggu, 19 September 21

Menteri Susi Geram Dengar Ada Perbudakan di Kapal Asing

Menteri Susi Geram Dengar  Ada Perbudakan di Kapal Asing

Jakarta, Obsessionnews Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti geram mendengar kabar, ada kapal yang mempekerjakan anak-anak sebagai budak.
Pihaknya akan meluncurkan peraturan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bisnis perikanan Indonesia pada 10 Desember tahun ini.

Baca juga:

Ini Garis Komando yang Dipegang Susi

Menteri Susi Nilainya Paling Bagus

Menteri Susi Mau Mundur

budak kapal
“Masih ada banyak perbudakan di industri perikanan dan tidak memberikan pilihan untuk para Anak Buah Kapal (ABK). Jika mereka melawan, mereka bisa dilempar ke laut. Praktek ini dilakukan perusahaan besar dan terorganisasi,” tuturnya.

Bentuk aturan itu menyangkut larangan perdagangan orang (trafficking in person/human trafficking), dan penyelundupan manusia (people smuggling)/
Jika ada yang masih melanggar HAM, maka pihaknya akan mempolisikan. Misalnya, menerapkan tenaga kerja anak (child labor), eksploitasi tenaga kerja, tenaga kerja paksa (forced labor), diskriminasi gaji, gaji di bawah standar upah minimum, pekerja tanpa jaminan sosial, penyiksaan tenaga kerja, fasilitas kapal tidak memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan pelanggaran terkait HAM lainnya.

“Saya memiliki harapan HAM ini dalam peraturan bisnis perikanan. Sehingga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak kami untuk memiliki peraturan yang sama,” jelasnya.

Dalam International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business, Susi juga mengajak negara lain untuk mengikuti peraturan kementeriannya secara komprehensif pada hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada 10 Desember mendatang.
Langkah selanjutnya, ia akan merangkul negara lain seperti Afrika Selatan, Spanyol dan Selandia Baru untuk kerjasama. Hal ini dinilainya, karena ketiga negara tersebut memiliki banyak nelayan yang menjadi korban perdagangan.

Susi pun akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memulangkan kembali para nelayan asal Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia.

“Saya sendiri dengan menteri masing-masing, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negeri akan mengambil langkah yang diperlukan untuk membawa mereka pulang ke Indonesia,” ungkapnya. (Ali Usman/rez)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.