Senin, 20 September 21

Menteri Susi Bicara Pencurian Ikat di Interpol Singapura

Menteri Susi Bicara Pencurian Ikat di Interpol Singapura

Singapura, Obsessionnews – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menceritakan kinerja pemerintah Indonesia terkait dalam penanganan dan pencegahan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di depan perwakilan banyak negara dunia. Hal itu diceritakannya saat menjadi pembicara pada kegiatan The 2nd Enviromental Compliance and Enforce Event (ECEC) Interpol Global Complex For Innovation, di Singapura, Selasa (17/11/2015).

Pemberantasan illegal fishing merupakan sikap pemerintah yang berkomitmen membersihkan laut Indonesia dari kejahatan.  Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing. Hal ini sesuai dengan komitmen politik  Presiden Joko Widodo setelah terpilih bahwa Ia akan merebut kembali status Indonesia sebagai negara kedaulatan maritim.  “Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk mewakili Indonesia, berbicara dan berbagi pengalaman kami dalam memerangi kejahatan perikanan. Setelah Presiden Joko Widodo memilih saya menjadi menteri, saya langsung mengadakan tindakan untuk memerangi IUUF di Indonesia,” tegas Susi

Menurutnya, kegiatan kejahatan perikanan ini jelas-jelas sangat merugikan Indonesia karena tidak hanya menghabiskan sumber daya alam di lautan, tetapi juga berkontribusi memberikan kerugian secara ekonomi hingga 20 miliar dolar per tahun. Aktivitas tersebut juga membuat ancaman bagi 65 persen dari terumbu karang, 85 persen stok ikan di global dan nelayan skala kecil. IUUF  juga diduga terkait dengan kejahatan HAM,  seperti perdagangan manusia dan perbudakan, pencucian uang , korupsi, penipuan pajak dan hal lainnya.

Menteri Susi pun menuturkan kondisi geografi Indonesia, dimana kegiatan penangkapan ikan menjadi salah satu kegiatan bernilai ekonomi terbesar di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki  17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah dengan luasan hampir 2 juta km2 dan diapit oleh dua samudera, hindia dan pasifik. Indonesia juga memegang garis pantai yang terpanjang kedua di dunia dengan panjang 95,181 km, pantai ini membentang dari timur ke barat. “Bukan suatu yang mengejutkan bahwa kegiatan penangkapan ikan menjadi salah satu kegiatan ekonomi terbesar kami.  Tapi kebanyakan stok ikan kami habis dengan adanya kegiatan IUUF tersebut,” ungkap Susi.

Dalam memerangi IUUF, Susi mengaku Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk itulah, dirinya membentuk satgas pemberantasan illegal fishing, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen pemerintah agar kinerjanya lebih efektif menghilangkan IUUF dari perairan Indonesia. Satgas ini terdiri dari KKP, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia-Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut, Kantor Administrasi Pajak, Kantor Bea Cukai, Unit Intelijen Keuangan dan instansi terkait lainnya, untuk bekerja di bawah satu komando atau atap. “Satgas Pemberantasan Illegal Fishing akan melawan IUUF dan didipimpin langsung oleh saya,” ujarnya.

Setelah memberlakukan kebijakan moratorium kapal eks asing dan kepatuhan, Susi menuturkan pihaknya mulai mengaudit sekitar 1.200 kapal dan hasilnya menunjukkan bahwa semua kapal eks-asing ini telah ditemukan melanggar hukum dan peraturan. Jenis pelanggaran mencakup ijin ganda penangkapan ikan, transhipment illegal, menggunakan pelaut asing , penonaktifan sistem monitoring dan Automatic Identification System (AIS), mengekspor tanpa dokumen yang  tepat, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan pelanggaran fishing ground.

Selain itu, tambah Susi, tim juga menemukan kapal penangkap ikan yang dilakukan perdagangan manusia dan kerja paksa selama beroperasi. Administratif dan tindakan investigasi kriminal telah diambil untuk menindaklanjuti temuan kegiatan analisis dan evaluasi. “Ke depan kami akan meningkatkan tata kelola bisnis perikanan melalui pengembangan roadmap yang mencakup 8 isu pemerintah, yakni pendaftaran kapal, kontrol pelabuhan, dokumentasi penangkapan, tata kelola perizinan atau lisensi pemerintahan, sistem pengawasan, penegakan hukum, penelusuran hak asasi manusia dan peningkatan kerja sama internasional”, tutupnya.

Pendekatan Multi Disiplin dan Multi Door
Pemerintah, dalam hal ini KKP, terus berupaya memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan. Untuk tujuan tersebut diperlukan sebuah upaya melakukan penertiban dalam pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia. Salah satunya, melakukan pendekatan multi kedisiplinan dan multidoor hukum dengan memanfaatkan berbagai regulasi untuk mendakwa para pelanggar terhadap ketentuan yang berlaku.“Pendekatan ini penting karena kejahatan di sektor kelautan dan perikanan adalah sebuah kejahatan yang saling berkaitan dengan kejahatan lainnya,” ujar Susi

Aturan hukum yang digunakan, lanjut Susi, akan mencakup hukum perikanan , transportasi laut, imigrasi, perdagangan manusia, buruh , pasal tindak pidana dan pajak. Selain itu, membuat hukum pembatasan perlu dilakukan dengan menggunakan perundang-undangan lainnya untuk menangkap pelaku kejahatan perikanan tersebut. Ini dikarenakan tindak pidana perikanan terkait dengan berbagai kejahatan lainnya, seperti pencucian uang, penyuapan dan korupsi serta penghindaran pajak.

Menurut Susi, upaya yang dilakukan pihaknya dalam penanggulangan kejahatan perikanan bukanlah tanpa tantangan. Beberapa tantangan ditemuinya, termasuk kesulitan dalam memonitoring operasi penangkapan ikan, kesenjangan pandangan antara petugas penegak dalam menafsirkan hukum dan peraturan , pengadilan yurisdiksi khusus perikanan masih terbatas dan kurangnya kerja sama internasional  serta kemampuan mendeteksi yang kurang memadai untuk merespon  pelanggar hukum. “Kami berterima kasih karena menerima dukungan dan tanggapan positif dari berbagai masyarakat internasional. Saya harap dapat melanjutkan kerja sama ini dalam rangka melawan kejahatan perikanan secara global dengan efektif,” tambah Susi.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah mendapat dukungan dari pihak International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memerangi illegal fishing, seperti melakukan pelacakan pergerakan MV Hai Fa, pemerintah Australia dan Norwegia membantu penyelidikan, International Organization for Migration (IOM) serta pemerintah Amerika Serikat untuk jejaring kerjasama yang berurusan dengan kasus perdagangan manusia. Selain itu, Indonesia juga menerima mendukung dari organisasi-organisasi di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di antaranya Food and Agriculture Organization (FAO), International Labour Organization (ILO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Sebagai informasi, MV Hai Fa merupakan sebuah kapal berbendera panama yang dioperasikan di Indonesia, melalui sebuah perusahaan terdaftar di Indonesia. Perusahaan ini berafiliasi dengan sebuah perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Cayman Island dan juga di bursa saham Amerika Serikat. Dalam berlayar MV Hai Fa menggunakan kapten berkewarganegaraan Tiongkok yang menangkap dan mengangkut hiu martil, mengepak dan memperdagangkan hiu martil, tidak ada pelaporan untuk mengedarkan hiu martil (spesies yang dilindungi), mematikan Automatic Identification System (AIS), mengeluarkan ikan tanpa sertifikat ikan dan berlayar ke Tiongkok tanpa surat persetujuan berlayar. (Ali)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.