Jumat, 24 September 21

Menteri Rini Dinilai Tak Memiliki Kompetensi

Menteri Rini Dinilai Tak Memiliki Kompetensi
* Menteri BUMN Rini Soemarno

Jakarta, Obsessionnews – Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melakukan jajak pendapat untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal tersebut dilakukan saat maraknya isu reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu bertujuan untuk memberikan masukan pada Presiden Jokowi untuk membandingkan laporan kinerja menteri BUMN yang baru saja disampaikan kepada presiden.

Ketua Litbang FSP BUMN Bersatu Supriyono menjelaskan, dalam survei tersebut terdapat beberapa kriteria untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Yang pertama, mengenai kompetensi. Namun, dalam hasil jejak pendapat itu ditemukan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa Rini Soemarno tidak memiliki kompetensi sebagai Menteri BUMN.

“Survey didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden mengatakan bahwa Rini Soemarno dinilai tidak memiliki kompetensi sebagai Menteri BUMN, dan hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompetensi sebagai menteri BUMN,” ujar Supriyono di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Supriyono menjelaskan, kecilnya kompetensi yang dimiliki Rini dalam jejak pendapat ini tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Rini Sumarno terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi-JK.

Sebab, menjadi seorang menteri di dalam sistem parlementer seperti yang terjadi di Indonesia saat ini dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajemen teknis saja, tetapi juga harus mampu meyakinkan DPR. Alasannya, lanjut dia, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.

Dalam menghadapi realitas politik di parlemen, tentu para menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memiliki kemampuan lobi selain kemampuan teknis agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.

“Karena menteri di dalam sistem parlementer seperti sekarang ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi lebih dari itu harus mampu meyakinkan DPR,” ungkapnya.

Dalam temuan survei juga didapati bahwa 80,2 persen responden menyatakan bahwa Rini Soemarno tidak memiliki leadership yang kuat baik dalam memimpin Kementerian BUMN. Artinya, hanya 19,8 persen saja yang  mengatakan Rini Soemarno memiliki leadership yang baik sebagai Menteri BUMN.

Hal ini tercermin ketika Rini mengganti begitu saja Direktur Bulog yang baru saja diangkatnya sendiri tanpa alasan yang jelas dan ukuran kinerja yang jelas. Artinya Rini tidak memiliki pertanggunggugatan tertinggi (terminal accountability) atas sukses atau gagalnya seluruh gerak organisasinya.

“Responden menilai Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan,” tuturnya.

Selain itu, terkait kinerja Kementerian BUMN serta implementasi Good Corporate Governance selama Rini Sumarno menjabat, hanya 12,1 persen yang menyatakan baik serta 21,3 persen yang mengatakan buruk. Dan sisanya responden tidak menjawab.

Hal ini tercermin saat Presiden Jokowi marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4-7 hari.

“Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan,” tutur Supriyono.

Lebih jauh Supriyono menjelaskan, dari jejak pendapat yang dilakukannya itu kinerja Rini Sumarno dianggap buruk oleh sebagian besar responden karena dianggap belum sesuai harapan.

“Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara,” pungkasnya.

Untuk sekadar diketahui, jejak pendapat ini dilakukan dengan metode pengisian kuisioner secara tertutup kepada 937 pekerja yang bekerja di lingkungan BUMN dengan populasi sebesar 774.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Metodelogi yang digunakan adalah metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan mengunakan margin error +/- 3.2 persen. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.