Jumat, 13 Desember 19

Menteri Nurbaya Stop Izin Pengelolaan Hutan

Menteri Nurbaya Stop Izin Pengelolaan Hutan

Jakarta – Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH), Siti Nurbaya, resmi memberlakukan moratorium atau pemberhentian sementara terkait izin penggunaan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini, jelasnya, sudah sesuai dengan perintah Presiden Jokowi yang menginginkan perizinan pengelolaan hutan harus ditata secara adil dan memperhatikan hajat hidup orang banyak.

“Saya sebenarnya sudah diarahkan untuk menata perizinan dengan baik. Saya menerimanya dalam rangka penataan ini, maka seluruh perizinan kita hold dulu, kita tahan dulu sampai dengan SOP (standard operating procedure) atau prosedur perizinan dan termasuk intergrasi seperti diharapkan Bapak Presiden,” jelas Menteri Nurbaya dalam jumpa pers usai rapat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11/2014).

Menurut Nurbaya, rencananya proses moratorium izin hutan akan berlaku 4 sampai 6 bulan, tergantung proses intregasi pemerintah dengan KPK. Keputusan tersebut diperoleh usai rapat pertemuan Menteri Kehutanan dan LH dan pimpinan KPK. Usai pertemuan di KPK tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam supervisi penegakan hukum yang terkait pada pemberian izin pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

“Tentu akan kita lanjutkan lagi terutama menyangkut supervisi dan kordinasi, kedua pengukuhannya, ketiga penegakan hukumnya. Yang paling menarik tentu penegakan hukumnya,” tandas Menteri Kehutanan dan LH dalam jumpa pers yang didampingi Wakil Ketua KPK bambang Widjojanto dan Jubir KPK Johan Budi, Sekjen Kemendagri Yuswandi serta Deputi BPN Gede Ariyuda.

Nurbaya menegaskan, dalam kaitan usaha-usaha regulasi dan penataan SOP perizinan saat ini dilakukan dalam satu pintu dalam 4-6 bulan.  “Maka kepada pejabat eselon satu di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup saya tegaskan bahwa tidak ada keluar dulu izin moratorium maupun izin pinjam pakai atau pun penggunaan kawasan untuk keperluan korporat,” tandas Mantan Sekjen Depdagri ini.

Hal ini, jelas dia, merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara KPK dan 12 Kementerian/Lembaga tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan. Menurutnya, Presiden Jokowi ingin perizinan hutan diberikan melalui prosedur yang jelas secara adil, benar, clear, dan akuntabel.

“Dalam rangka penataan ini maka seluruh perizinan kita ‘hold’ dulu, kita tahan dulu sampai dengan SOP atau prosedur perizinan dan termasuk intergrasi seperti diharapkan bapak presiden. Proyeksinya antara empat sampai enam bulan,” tutur Nurbaya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, dalam pertemuan pimpinan KPK dengan Menteri Kehutanan tersebut telah menemukan beberapa isu menarik. Salah satunya, harmonisasi peraturan perundangan di bidang agraria, kehutanan, dan lingkungan.

Untuk itu, lembaga-lembaga ini diminta berkoordinasi jikalau ada kendala di lapangan perihal peraturan ini. “Muncul bahwa perlu dibuat petunjuk teknis standar operating procedure yang memungkinan supaya proses peraturan bersama ini bisa ditindlanjuti dengan cukup baik,” jelas Bambang.

Sebelumnya, KPK sedang menyidik kasus korupsi yang berkaitan dengan hutan. Terakhir kasus terkait hutan adalah urusan izin hutan di Riau yang Gubernurnya (Annas Ma’mun) tertangkap tangan penyidik. (Ars)

 

Related posts