Sejumlah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa rezim Zionis Israel adalah pemasok utama senjata dan amunisi untuk militer Myanmar dalam menyerang minoritas Muslim Rohingya.
Tasnim News (6/9) melaporkan, pasca munculnya gelombang protes para aktivis hak asasi manusia internasional atas berlanjutnya penjualan senjata Israel ke Myanmar, petinggi Tel Aviv dalam salah satu statemennya mengatakan bahwa penjualan senjata Israel ke Myanmar dilakukan sesuai dengan langkah Amerika Serikat dan Eropa.
Avigdor Lieberman, Menteri Peperangan Israel manyampaikan klaim tersebut, padahal Amerika dan Eropa sudah menerapkan boikot senjata dan peralatan militer atas Myanmar.
Menurut Lieberman, penjualan senjata ke Myanmar adalah masalah diplomatik, oleh karena itu tidak ada ruang untuk protes.
Pecahnya serangan baru militer dan kelompok Budha ekstrem Myanmar terhadap Muslimin Rohingya sejak Jumat (25/8) lalu, mengakibatkan sedikitnya 400 Muslim tewas.
PBB baru-baru ini mengumumkan, jumlah pengungsi Muslim Rohingya dalam dua pekan terakhir mengalami peningkatan mencapai 123 ribu orang.
Hadiah Nobel Suu Kyi Harus Dicabut
Organisasi Pendidikan, Sains dan Budaya Islam, ISESCO, organisasi yang didirikan oleh OKI menuntut pencabutan hadiah nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat senior pemerintah Myanmar.
Surat kabar Pakistan Today, Rabu (6/9) melaporkan, ISESCO yang bermarkas di Maroko, Selasa (5/9) mendesak Komisi Nobel Norwegia untuk segera mencabut hadiah Nobel perdamaian dari Aung San Suu Kyi.
ISESCO mengumumkan, Aung San Suu Kyi telah kehilangan kelayakan untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, karena negaranya saat ini sedang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Dalam pernyataan ISESCO juga disebutkan, persekusi terhadap Muslimin Rohingya di Myanmar bertentangan dengan esensi hadiah Nobel perdamaian, dan masyarakat internasional harus segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Komisi Nobel Norwegia menyerahkan hadiah Nobel perdamaian kepada Aung San Suu Kyi pada tahun 1999.
Pemerintah Myanmar hingga kini tidak bersedia memberikan status kewarganegaraan bagi sekitar 1,1 juta penduduk Muslim Rohingya meski mereka sudah menempati wilayah Arakan sejak ratusan tahun lalu.
Sejak hari Jumat (25/8) lalu, militer dan kelompok Budha ekstrem Myanmar melancarkan serangan baru terhadap Muslimin Rohingya di negara bagian Rakhine dan menewaskan lebih dari 400 orang. (ParsToday)
