Jakarta, Obsessionnews.com – Dalam rangka memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, Senin (16/12), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI). Dalam kesempatan tersebut hadir pimpinan perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Insititut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Hasanuddin, Universitas Halu Oleo, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Khairun, Universitas Satya Negara, dan Universitas Brawijaya.
Sementara itu, di jajaran pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hadir Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, serta Staf Khusus Menteri Gelwin Yusuf.
Menteri Edhy menyebut, dirinya ingin mengajak para pemikir dan pemilik gagasan untuk terjun langsung dalam praktik sektor yang mereka kuasai, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, semua perguruan tinggi yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan harus diberdayakan.
Ia berpendapat, konsep kampus turun gunung harus segera digalakkan, baik di sektor penangkapan ikan, budidaya, konservasi, riset, dan sebagainya.
“Saya sering mendengar keluhan, cari fishing master orang Indonesia saja susah. Tidak banyak orang-orang Indonesia yang mau ke laut. Kami minta bantuan kampus untuk bisa mendorong para lulusannya terjun langsung ke sektor ini,” pintanya.
“Kalau kita pasrah dengan keadaan ini, tidak akan banyak yang melaut. Padahal kan lagu kita nenek moyangku seorang pelaut, harusnya cucunya bisa melaut juga,” lanjutnya.
Menteri Edhy mengatakan, ketimbang sulit mencari pekerjaan di darat seperti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya menyediakan sedikit lowongan, lulusan sektor kelautan dan perikanan hendaklah dapat membangun peluangnya sendiri. Salah satunya dengan terjun ke sektor penangkapan ikan maupun budidaya. Untuk itu ia berharap perguruan tinggi dapat menyediakan sarana edukasi tambahan menuju ke pendidikan vokasi.
“Program kami sudah tidak ada lagi nanti penangkap-penangkap ikan itu dari asing. Kapten, nakhoda, sampai ke ABK itu wajib orang Indonesia. Nah, sekarang tolong ini kita petakan bersama-sama, bagaimana membuat mereka ini bertahan di tengah laut itu dan memberikan kemudahan mereka untuk terjun di sekor ini,” tutur Menteri Edhy.
Menteri Edhy meyakini, perguruan tinggi merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan riset untuk diterapkan di sektor kelautan dan perikanan. Ia mencontohkan, salah satunya mengenai riset pembesaran benih lobster.
“Kelompok penangkap benih lobster faktanya ada di setiap daerah dari NTB, NTT, Jawa Tengah sampai ke Sumatera, Bangka Belitung, sampai ke Sulawesi Tenggara. Mereka menggantungkan hidupnya dari menangkap benih lobster. Tiba-tiba kita harus larang, sementara mereka belum ada alternatif pekerjaannya, ini yang harus kita cari jalan keluar. Benih lobster itu yang bisa bertahan hidup tidak lebih dari 1%. Kalau begini, apa kita akan menyerahkan alam begitu saja Tuhan yang ngurus? Untuk apa adanya ahli-ahli di perikanan? Kenapa tidak kita kembangkan? Kalau belum sampai ke budidaya, minimal pembesaran saja dulu,” terang Menteri Edhy.
Ia mencontohkan Vietnam yang telah berhasil melakukan upaya pembesaran benih lobster dengan tingkat kelangsungan hidup (survival rate/SR) hingga 70%, meskipun untuk beberapa jenis lobster baru 40%.
“Intinya buatan Tuhan dibesarkan melalui tangan manusia dengan ilmu dan pengetahuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Inilah yang ingin kami dorong,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, penangkapan benih lobster di alam ini tentunya juga tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan melalui pengaturan dan pembatasan dengan memperhatikan konsep kelestariannya di alam. Termasuk dengan menerapkan kewajiban restocking dalam jumlah tertentu lobster yang sudah berhasil dibesarkan ke alam.
Berdasarkan arahan presiden, sektor perikanan budidaya memang tengah digalakkan, baik untuk komoditas udang, patin, kerapu, dan sebagainya. Untuk itu, Menteri Edhy mendorong perguruan tinggi untuk langsung melakukan praktik budidaya ini, bukan hanya berupa penelitian, tetapi sudah berupa pelaksanaan.
Menteri Edhy menilai, perguruan tinggi dapat terlibat untuk mendorong budidaya intensif bahkan supra intensif guna meningkatkan pendapatan pembudidaya. Ia mencontohkan, pembudidaya udang vaname tradisional hanya bisa menghasilkan 1 ton udang di 1 hektar lahan dalam satu kali panen. Sementara itu, dengan luasan lahan yang sama, menggunakan sistem budidaya supra intensif, pelaku usaha budidaya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dapat menghasilkan udang vaname hingga 150 ton dalam sekali panen.
Di sisi lain, konservasi tetap menjadi prioritas kita. Menurut Menteri Edhy, hingga 2024, pemerintah telah menargetkan 33 juta hektar lahan konservasi. Namun saat ini baru terealisasi 22,68 juta hektar yang terdiri dari 195 kawasan konservasi laut. Adapun 10 daru jumlah tersebut dikelola oleh KKP.
“Kami mengajak kampus, ayo sekarang apa yang kamu bisa lakukan? Konservasi tidak hanya untuk menjaga tapi juga harus ada pemanfaatan, misalnya dipakai untuk wisata karena wisata ini termasuk salah satu andalannya Pak Presiden di samping agriculture dan aquaculture,” jelasnya.
Menteri Edhy menegaskan, KKP akan membuka diri terhadap masukan dan saran dari perguruan tinggi dan para ahli dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Ia pun meminta agar para ahli dan akademisi dapat turut mendampingi stakeholder kelautan dan perikanan di lapangan untuk mengembangkan usaha mereka.
Sementara itu, Ketua FP2TPKI sekaligus Dekan FPIK IPB Luky Adrianto menyampaikan beberapa masukan terkait pengelolaan sektor perikanan tangkap. Luky mendorong peningkatan kualitas sistem koleksi dan pelaporan data statistik perikanan tangkap yang dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan.
Ia juga berharap akan pengawasan terhadap IUU fishing terus ditingkatkan, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain. FP2TPKI juga mendorong fasilitasi investasi domestik pada penangkapan ikan di wilayah ZEE. Jika memerlukan investasi asing (perikanan multi-nasional), pemerintah harus memberikan jaminan bahwa seluruh operasi penangkapan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Sementara di sektor budidaya, FP2TPKI ingin agar iklim investasi usaha perikanan budidaya dipermudah dengan adanya insentif investasi, pengurangan pajak, dan sebagainya. Ia menyebut, perguruan tinggi juga siap membantu pemerintah mengembangkan riset untuk spesies-spesies lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk dengan melakukan desiminasi hasil-hasil penelitian kepada pembudidaya ikan atau pihak terkait.
“Kami juga berharap, usaha budidaya yang dilakukan berorientasi pada ekspor. Namun tetap dengan menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB). Termasuk industri dan skala rumah tangga dengan teknologi bioflok dan tropik level,” jelasnya.
Luky juga mengusulkan agar pemerintah kembali menghidupkan sentra-sentra produksi benih (basis provinsi atau kawasan) yang bersertifikasi, mengembangkan industri pakan mandiri (skala rumah tangga) dengan basis bahan baku lokal, memastikan penegakan hukum dalam kaitan pengelolaan limbah budidaya (misalnya penerapan IPAL bagi petani ikan/industri), hingga revitalisasi tambak-tambak idle (pengantian spesies yang sesuai kondisi, bioremediasi).
“Peran lembaga pengelola keuangan untuk pembudidaya ikan dan jaminan asuransi usaha juga perlu diperkuat,” imbuhnya.
Menurutnya, hal lain yang tak kalah penting dalam pengembangan sektor budidaya adalah penggunaan teknologi digital dalam optimalisasi peran penyuluh (virtual extension system) serta penerapan teknik offshore melalui pendekatan smart and precise offshore aquaculture engineering untuk komoditas budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor. (Has)
