Rabu, 21 Oktober 20

Menteri ATR: Diperlukan Keterbukaan Dalam Menyusun Tata Ruang

Menteri ATR: Diperlukan Keterbukaan Dalam Menyusun Tata Ruang
* Sofyan Djalil. (Foto: Ist)

Jakarta, Obsessionnews.com — Tanah dan ruang merupakan infrastruktur paling dasar dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, sebagai pengelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki fungsi dan peran penting di dalamnya.

“Tata ruang yang baik akan menentukan Indonesia dalam pembangunan kota, pembangunan wilayah yang baik pula, sebaliknya, tata kota yang amburadul maka akan melahirkan kota, tempat hunian, dan lain-lain yang amburadul dan akan menjadi beban di masa yang akan datang,” kata Menteri ATR, Sofyan Djalil, Kamis (24/9/2020).

Sofyan Djalil mengatakan hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya tata ruang. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan dalam mengelola tata ruang dengan dialog yang kreatif dan produktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Ke depan diperlukan keterbukaan dalam menyusun tata ruang, maka akan dibuat tata ruang partisipatif dengan dibuat komisi tata ruang disetiap tingkatan, dengan ini kita inginkan akan ada check and balance yang dilakukan. Jadi nanti tata ruang yang dibuat dengan data-data yang baik akan ditaruh ke dalam website dan dalam pelaksanaannya mereka bisa merevisi, mana yang perlu disesuaikan sehingga tata ruang itu betul-betul responsif,” jelas Sofyan A. Djali.

Menurut Sofyan Djalil, check and balance yang dilakukan dalam penyusunan tata ruang yang partisipatif juga mengedepankan dialog dengan masyarakat yang menghasilkan outcome yang sangat baik.

“Saya pikir check and balance bagus sekali, check and balance artinya semua keputusan, semua perbuatan kita bisa dinilai dan dikontrol langsung oleh masyarakat. Dengan mekanisme seperti itu, maka ada dialog yang kreatif dan produktif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini juga mengurangi pemerintah untuk berbuat sesukanya yang bisa berdampak banyak kasus kemudian menjadi negatif pula dampaknya kepada masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, dengan pengaturan tata ruang menjadikan Indonesia dan wilayah provinsi hingga perkotaan menjadi lebih baik, lingkungan lebih seimbang, sehingga perlu dilaksanakan dengan baik, begitupun dengan tanah. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa tanah.

“Oleh sebab itu, tanah ini harus tertib hukumnya, tertib hak miliknya, ada kepastian atas tanah tersebut sehingga tidak ada sengketa. Untuk itu, kita juga harus menjadi unsur penetap pemberian kepastian hukum, jangan sampai kemudian ATR/BPN menjadi sumber yang menciptakan ketidak pastian hukum,” pesan Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan mengingat standar prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan dan mengedepankan nilai-nilai lembaga yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.

“Alhamdulillah semakin hari lembaga ini semakin baik, saya senang sekali bekerja dengan teman-teman di ATR/BPN yang memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap pertanahan. Hal ini harus diimbangi dengan sikap yang menggambarkan nilai-nilai organisasi yang telah kita tetapkan, sehingga kita bisa memperkenalkan ATR/BPN organisasi yang Melayani, Profesional, Terpercaya,” tuturnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.