Jakarta, Obsessionnews – Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk meverifikasi dan mevalidasi data kemiskinan tahun 2015. Rapat tersebut dihadiri oleh 1.700 peserta yang terdiri dari Kadinos Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi maupun Kabupaten Kota serta ada dari Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Menteri Sosial, Khafifah Indar Parawansah mengatakan, dengan adanya Rakornas ini, pihaknya membutuhkan pasokan data yang akurat untuk mengimplementasikan Program Perlindungan Sosial (KPS). Sebab, sepanjang tahun 2011-2015 terjadi kasus ketidaktepatan data yang menjadi temuan, baik ekclussion error maunpun inclusion error.
“Ata pertimbangan itulah, perlu verifikasi dan validasi data pemegang KPS agar data kemiskinan akurat yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota serta peran aktif masyarakat,” ujarnya di Hotel RedTop Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Khafifah berharap, Rakornas ini bisa dijadikan langkah awal menyatukan pemahaman terkait Verfikasi dan validasi data KPS dan membangun komitmen bersama antara Kemensos dan Dinas Sosial Provinsi, Kota, serta Bappeda Kabupaten Kota.
“Melalui Rakornas bisa terjadi peningkatan singritas pusat dan daerah menuju akselerasi pengentasan kemiskinan. Saat ini, KPS diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” terangnya.
Tujuannya lanjut Khafifah, untuk mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Hal itu sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang peran Kemensos dan pemerintah daerah dalam memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan.
Acar tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Dalam kesempatan tersebut Puan juga ikut membahas Strategi Penangulangan Kemiskinan atau pencapaian target pengurangan kemiskinan tahun 2015-2019. (Albar)
