Sabtu, 21 Mei 22

Mensesneg Tegaskan TNI Harus Netral

Mensesneg Tegaskan TNI Harus Netral

Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus netral, sebagaimana sudah ditegaskan di dalam undang-undang (UU). Pratikno mengatakan itu sekaligus menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang berharap TNI kembali memiliki hak politik.

“Ngapain ditanyakan? Orang sudah jelas (ada dasar hukumnya) kok,” ujar Pratikno, ketika ditanya wartawan di kantornya, Jumat (7/10/2016).

Menurut dia, wacana hak politik bagi TNI tak mungkin direalisasikan. Ia menyebutkan, ada tiga dasar hukum yang melandasi sikap Presiden terhadap hak politik bagi TNI. Pertama, diatur dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, larangan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang. Dan ketiga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Rujukannya gampang saja kok. Rujukannya itu TAP MPR, masih berlaku karena itu seingat saya itu diteguhkan kembali oleh MK. Dan kemudian dua undang-undang merujuk itu,” katanya.

Sebelumnya, wacana hak politik bagi TNI digulirkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Panglima mengatakan, saat ini TNI seperti warga negara asing karena tidak mempunyai hak politik. Ia berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.