Jakarta, Obsessionnews – Presiden Jokowi beberapa hari terakhir menghimpun banyak informasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait dengan pengajuan nama baru calon Kapolri. Sebab menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno presiden sudah mempertimbangkan menggantikan Komjen Budi Gunawan.
“Opsi-opsi telah dibuka oleh Kompolnas, termasuk calon-calon baru. Juga ada list panjang yang disampaikan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon Kapolri,” ujar Pratikno di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Pratikno mengatakan opsi menggantikan Komjen Budi muncul bukan karena terbentur oleh ketentuan yang mengharuskan presiden melantik calon Kapolri paling lama 20 hari setelah disetujui DPR, melaikan untuk menghentikan polemik yang terjadi.
“20 hari itu kan ketentuan bahwa jika DPR tidak merespoin usulan presiden, maka dianggap menyetujui, tapi kan bukan sebaliknya. Jadi kita sudah lacak di peraturan perundangan tidak ada ketentuan semacam itu,” katanya.
Menurut Pratikno presiden sedang menghadapi dua dilema yang mengharusnya mengeluarkan Keppres. Di satu sisi nama Komjen Budi sudah disetujui oleh DPR, di sisi lain Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu menghadapi permasalahan hukum di KPK.
“Nah dua dilema ini kan tidak mudah dicari solusinya. Memang pada akhirnya presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan,” ungkap dia.
Sebenarnya kata Pratikno polemik pencalonan Kapolri ini tidak ada serumit seperti saat ini bila Komjen Budi langsung mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sehingga presiden pun bisa mencarikan solusi seketika itu untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolri setelah Jenderal Sutarman diberhentikan.
“Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan,” tutur Pratikno. (Has)
